5 Jurus Jakarta Wujudkan Kesejahteraan, Fokus Pendidikan

Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan motor perekonomian nasional menyimpan paradoks ketimpangan sosial yang tinggi. Rasio gini menempatkan Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa kualitas keluarga harus menjadi fondasi utama kesejahteraan ibu kota. "Persoalan di Jakarta paling utama adalah gini ratio. Perbedaan kaya dan miskin di Jakarta adalah yang nomor satu," ujar Pramono dalam acara Mata Lokal Festival 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Mei 2025.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadikan pengurangan kesenjangan sebagai prioritas utama dengan menggulirkan program di sektor pendidikan dan penguatan keluarga. Program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) tetap menjadi tulang punggung bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Pada tahap I tahun 2026, bantuan disalurkan kepada 707.477 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SKB, hingga SLB. Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,62 triliun untuk mendukung program tersebut.

"Melalui program KJP Plus, Pemprov DKI Jakarta berharap para peserta didik terus bersemangat belajar, meningkatkan prestasi, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik," tutur Nahdiana (6/3/2026). Komitmen itu berlanjut ke pendidikan tinggi melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Program yang sebelumnya fokus pada mahasiswa strata satu kini diperluas hingga jenjang S2 dan S3.