Lokasi: Berita >>
SPMB Jakarta 2026: Jalur Prestasi, Afirmasi, Domisili, Mutasi
Berita86 Dilihat
RingkasanSPMB Jakarta 2026 untuk jenjang SMP mewajibkan setiap calon murid baru memenuhi persyaratan sesuai jalur masuk yang dipilih. Kuota Jalur Afirmasi mencapai 20 persen dari daya tampung, termasuk kuota penyandang disabilitas sebanyak 2 murid per rombongan belajar....
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/SPMB-JAKARTA-2026-3453453434W.jpg)
SPMB Jakarta 2026 untuk jenjang SMP mewajibkan setiap calon murid baru memenuhi persyaratan sesuai jalur masuk yang dipilih. Kuota Jalur Afirmasi mencapai 20 persen dari daya tampung, termasuk kuota penyandang disabilitas sebanyak 2 murid per rombongan belajar. Sementara itu, kuota pada Jalur Domisili ditetapkan sebesar 50 persen dari daya tampung.
Dalam hal jumlah CMB yang mendaftar melalui Jalur Domisili melebihi daya tampung, maka seleksi dilakukan dengan urutan langkah yang telah ditentukan. Apabila kuota Jalur Domisili tidak terpenuhi, sisa kuota tersebut akan dilimpahkan ke dalam PMB Tahap Kedua. Prosedur ini memastikan proses penerimaan berjalan transparan dan adil bagi seluruh peserta.
Selain itu, kuota Jalur Mutasi ditetapkan sebesar 3 persen dari daya tampung. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan tahapan seleksi SPMB Jakarta 2026 dapat diakses melalui kanal resmi PPDB DKI Jakarta.
Tags:
Bagikan: Silakan bagikan artikel ini, harap sertakan sumber "Portal Berita Terkini Indonesia"。http://singaporeindustryscholarship.sg/html/ft6us60i5.html
Artikel Terkait
Trump Murka Iran Ancam Tutup Selat Hormuz, Peringatkan Konsekuensi
BeritaWashington mengeluarkan pernyataan keras di tengah penegasan Ketua Parlemen Iran mengenai rencana pengenaan biaya baru. Rencana tersebut pertama kali diungkapkan oleh Ebrahim Azizi, Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, melalui platform media sosial X....
【Berita】
Baca SelengkapnyaPemerintah Bergerak Bebaskan WNI Usai Kapal Disergap Israel
BeritaMenteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan segala kekuatan harus dilakukan termasuk diplomasi untuk menangani kasus penahanan kapal misi kemanusiaan oleh Pemerintah Israel. "Ya tentu segala kekuatan harus kita lakukan, termasuk diplomasi, termasuk berbagai cara kerja yang nanti Menlu lebih tahu," katanya....
【Berita】
Baca SelengkapnyaPemerintah Diminta Tata Ulang Aturan Kadar Nikotin-Tar
BeritaEkonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyoroti absennya Kementerian Pertanian dan Kementerian Tenaga Kerja dalam tim penyusun kebijakan pengaturan tembakau, Selasa (19/5/2026). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan regulasi memiliki landasan kuat dan tidak berpihak pada satu sudut pandang saja....
【Berita】
Baca Selengkapnya
Artikel Populer
- Kunci Gitar Seketika Rizwan Fadilah RnBoyz Mahalini
- Keadilan Tuntutan Berat Nadiem Makarim Dibahas 18 Mei
- Ketua Komisi II DPR Minta Juri LCC MPR Kalbar Di-blacklist
- Menkomdigi: 3,4 Juta Situs Judi Diblokir, Dana Turun 30 Persen
- Kode Redeem Mobile Legends 12 Mei 2026 Gratis
- Generasi Muda Jadi Garda Terdepan Geothermal Indonesia
Artikel Terbaru
Kunci Gitar Hatchu Salma Salsabil: Terbangun Siapkan Kopi
Board of Peace Mandek, AS Sibuk Perang Iran
Prabowo Tegaskan Penguatan Pertahanan di Tengah Geopolitik Memanas
Komjen RZ Panca Putra Simanjuntak Resmi Jabat Kalemdiklat Polri
Iran Ancam Jadikan Teluk Oman Kuburan Kapal AS
FPN Desak Prabowo Bebaskan Jurnalis Ditangkap Israel
Tautan Sahabat
- PBB Bongkar Rencana Israel Rampas Palestina
- Putin Segera Kunjungi China Setelah Trump
- Tentara Israel Tangkap Dua WNI di Kapal Misi Kemanusiaan
- WHO Peringatkan Krisis Kesehatan Mental Ukraina Akibat Perang
- Iran Ingin Upayakan Perdamaian, Termasuk Lebanon
- Krisis Iran, Ancaman Invasi AS ke Kuba Meningkat
- Polisi Jepang Tangkap Mahasiswi RI Buang Jenazah Bayi
- Wabah Hantavirus MV Hondius: 22 Awak Karantina di Inggris
- Israel Tangkap 5 Relawan, 4 WNI di Kapal GSF Rawan
- Elite Bisnis AS Ikut Trump Temui Xi Jinping