Trump Murka Iran Ancam Tutup Selat Hormuz, Peringatkan Konsekuensi

Washington mengeluarkan pernyataan keras di tengah penegasan Ketua Parlemen Iran mengenai rencana pengenaan biaya baru. Rencana tersebut pertama kali diungkapkan oleh Ebrahim Azizi, Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, melalui platform media sosial X. Azizi menjelaskan bahwa Teheran tengah menyiapkan mekanisme profesional untuk mengontrol lalu lintas maritim melalui rute-rute khusus di kawasan tersebut.

Meskipun regulasi resmi belum diterbitkan, laporan media internasional menyebut tarif komersial yang sedang dikaji berkisar hingga 2 juta dolar AS (sekitar Rp33 miliar hingga Rp34 miliar) per kapal. Dari sudut pandang Teheran, pungutan ini diklaim sebagai biaya atas "layanan khusus" dan jaminan keamanan maritim yang mereka berikan. Azizi menyatakan bahwa manfaat dari rute aman ini hanya akan diprioritaskan bagi operator kapal komersial yang bersedia bekerja sama dengan otoritas Iran.

Kebijakan maritim baru Teheran ini dinilai sebagai respons strategis terhadap program “Proyek Kebebasan” (Freedom Project) yang diinisiasi Washington. Program tersebut awalnya dirancang untuk memberikan pengawalan militer bersenjata bagi kapal-kapal Barat agar bisa melintas. Namun, kebijakan itu ditentang keras oleh Teheran yang mewajibkan seluruh armada asing mengantongi izin dari otoritas lokal terlebih dahulu.