Lokasi: Berita >>

KKP Buka PENTARU 2026, Ini Daftar Sekolah dan Syarat

Berita48374 Dilihat

RingkasanKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi meluncurkan Penerimaan Peserta Didik (Pentaru) 2026 pada Selasa (12/5) di Kantor Pusat KKP. Peluncuran program ini dilakukan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan....

KKP Buka PENTARU 2026,<strong></strong> Ini Daftar Sekolah dan Syarat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi meluncurkan Penerimaan Peserta Didik (Pentaru) 2026 pada Selasa (12/5) di Kantor Pusat KKP. Peluncuran program ini dilakukan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan.

KKP merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang tersebut. Terdapat beberapa jalur penerimaan, mulai dari jalur khusus hingga jalur umum dan mandiri, dengan fokus utama pada anak pelaku usaha dan pendukung sektor kelautan dan perikanan. Adapun kuota penerimaan dibagi berdasarkan jalur pendidikan, termasuk skema 100 persen jalur khusus pada satuan tertentu serta 80 persen umum dan 20 persen jalur khusus di unit PK-BLU, dikutip dari Instagram resmi KKP.

Dalam sambutannya, Nyoman Radiarta menegaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan sangat bergantung pada kualitas SDM. Menurutnya, transformasi menuju sektor yang maju dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui pendidikan vokasi yang mampu melahirkan generasi unggul, adaptif, dan berintegritas. “Melalui Pentaru 2026, kita tidak hanya membuka proses penerimaan peserta didik, tetapi juga menyiapkan generasi baru pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang akan menjadi penggerak utama ekonomi biru di masa depan. Para peserta didik yang akan bergabung adalah calon-calon profesional yang diharapkan mampu menjawab tantangan zaman serta membawa inovasi bagi kemajuan sektor ini,” ujarnya.

KKP memiliki sejumlah kampus vokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) di beberapa daerah, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan (Akom KP), serta Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM). Kampus-kampus ini menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi yang menyiapkan tenaga ahli di bidang teknologi kelautan, perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil laut, hingga manajemen usaha perikanan modern.

Tags:

Artikel Terkait

  • Eksperimen AI Kafe Swedia Berantakan, Salah Stok Rugi

    Berita

    Perusahaan rintisan Andon Labs melakukan eksperimen unik dengan menamai tempat barunya Andon Café, di mana manusia tetap menjadi barista yang berdiri beberapa meter dari pelanggan, menerima pesanan, dan meracik kopi seperti biasa. Hanna Petersson dari Andon Labs menjelaskan eksperimen ini bertujuan mengkaji pertanyaan etis yang muncul saat AI diberi instruksi dasar: menjalankan bisnis secara menguntungkan, bersikap baik, dan mencari cara teknis operasional sambil meminta bantuan bila diperlukan....

    Berita

    Baca Selengkapnya
  • Rangkap Jabatan di Danantara Dinilai Ganggu Kinerja

    Berita

    Relawan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 menilai salah satu persoalan mendasar yang menghambat efektivitas lembaga adalah masih banyaknya pejabat yang merangkap jabatan di institusi lain. Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu fokus kerja dan memperlambat pengambilan keputusan strategis yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional....

    Berita

    Baca Selengkapnya
  • Biaya Logistik RI Tinggi, Bukan Hanya Soal Transportasi

    Berita

    Biaya logistik nasional yang tinggi dinilai tidak hanya meningkatkan biaya operasional dunia usaha, tetapi juga menekan daya saing produk ekspor Indonesia serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menegaskan persoalan biaya logistik nasional perlu dilihat secara komprehensif dan tidak semata-mata dibebankan pada sektor transportasi dan logistik....

    Berita

    Baca Selengkapnya