TAUD Curiga Kasus Andrie Yunus Dihentikan di Puspom TNI

Pelimpahan kasus dari Polda Metro Jaya ke Puspom TNI dinilai dapat menghambat proses penegakan hukum. Hal ini disampaikan oleh anggota Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD),Afif Abdul Qoyim, yang menyoroti hilangnya barang bukti sebagai dasar penyidikan. "Kita tidak bermain imajinasi dalam proses penegakan hukum. Kita harus berbasis pada bukti. Kalau barang buktinya tidak ada berarti ini dianggap tidak dilakukan proses penegakan hukum," ujar Afif di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/3).

Afif menilai pelaporan awal yang disusun oleh polisi Model A di Polres Jakarta Pusat tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak kepolisian. "Maka kami itu jadikan argumentasi juga bahwa pelaporan yang disusun oleh polisi Model A di Polres Jakarta Pusat namun tidak ditindaklanjuti secara serius itu kami anggap sebagai proses penegakan hukum yang stagnan," tegasnya. TAUD selaku pemohon dalam gugatan meminta Hakim Ketua Suparna untuk menyatakan tindakan termohon yang tidak melanjutkan penyidikan berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 merupakan penghentian penyidikan secara tidak sah.

Sebelumnya, kuasa hukum TAUD, Yosua, meminta Hakim untuk memerintahkan termohon, yaitu Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, untuk hadir dalam sidang. "Selanjutnya memutuskan, menerima, dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," jelas Yosua dalam petitum gugatannya.