Lokasi: Gaya Hidup >>

AS Siapkan Operasi Sledgehammer, Ancaman Perang Iran Menguat

Gaya Hidup26636 Dilihat

RingkasanPentagon mempertimbangkan penggunaan nama "Operation Sledgehammer" sebagai pengganti "Operation Epic Fury" jika Presiden Donald Trump memutuskan melanjutkan operasi tempur besar terhadap Teheran, menurut laporan NBC News yang mengutip pejabat Gedung Putih. Perubahan nama operasi tersebut dinilai bukan sekadar simbolis, tetapi juga memiliki implikasi politik dan hukum yang signifikan....

AS Siapkan Operasi Sledgehammer,<strong></strong> Ancaman Perang Iran Menguat

Pentagon mempertimbangkan penggunaan nama "Operation Sledgehammer" sebagai pengganti "Operation Epic Fury" jika Presiden Donald Trump memutuskan melanjutkan operasi tempur besar terhadap Teheran, menurut laporan NBC News yang mengutip pejabat Gedung Putih. Perubahan nama operasi tersebut dinilai bukan sekadar simbolis, tetapi juga memiliki implikasi politik dan hukum yang signifikan. Dengan menggunakan nama baru, pemerintahan Trump disebut dapat berargumen bahwa konflik memasuki fase baru, sehingga membuka peluang untuk "me-reset" hitungan 60 hari terkait kewajiban persetujuan Kongres. Sebelumnya, pemerintahan AS secara resmi mengumumkan berakhirnya "Operation Epic Fury" setelah Washington dan Teheran menyepakati penghentian permusuhan.

Namun, laporan NBC menyebut Pentagon masih terus menggunakan nama operasi tersebut dalam berbagai pembaruan resmi terkait situasi di Timur Tengah. Sumber pejabat AS mengatakan "Operation Sledgehammer" bukan satu-satunya nama yang sedang dipertimbangkan. Meski demikian, pembahasan nama baru tersebut dianggap mencerminkan keseriusan pemerintahan Trump dalam mempersiapkan kemungkinan eskalasi ulang perang. Pada saat itu, pemerintah memberi tahu Kongres bahwa permusuhan dengan Iran telah berakhir.

Latar belakang pembahasan ini tidak lepas dari rapuhnya situasi keamanan di kawasan. Meski kedua negara sempat menyepakati penghentian permusuhan pada April, ketegangan tetap tinggi. Penggunaan kode operasi baru berpotensi menjadi landasan hukum bagi pemerintah AS untuk memperpanjang keterlibatan militer tanpa persetujuan langsung dari Kongres.

Tags:

Artikel Terkait