Kenaikan Komisi Marketplace Disorot DPR Bebani UMKM

Gandung menilai kebijakan kenaikan biaya admin di marketplace perlu dikaji secara matang karena berpotensi membebani pelaku usaha. Legislator Partai Golkar itu juga menyoroti minimnya transparansi dari sejumlah platform marketplace dalam menerapkan perubahan kebijakan tarif kepada para pelaku usaha.

"Perubahan kebijakan dilakukan sepihak tanpa mekanisme konsultasi dengan pengusaha," ujar Gandung. Menurutnya, kenaikan biaya layanan digital berpotensi menghambat proses digitalisasi di Indonesia. Ia mengingatkan, jika biaya berjualan di marketplace semakin tinggi, maka banyak pelaku usaha kecil yang terdampak.

Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan, termasuk marketplace, mempertimbangkan dampak kebijakan tarif terhadap keberlangsungan usaha kecil di Indonesia. "Kebijakan kenaikan tarif admin di marketplace harus dikaji dan dipertimbangkan lebih matang. Urgensinya adalah menjaga ekosistem digital tetap sehat," tegasnya. Sebelumnya, pemerintah mengancam akan menindak tegas platform marketplace yang tetap menaikkan biaya layanan kepada penjual sebelum aturan baru resmi diterbitkan.