WALHI dan Trend Asia Bantah Dana Asing Pengaruhi Penolakan UU KPK

Ahmad Ashov Barry, Direktur Program Trend Asia, menegaskan kritik keras dari kelompok masyarakat sipil sering kali bermula dari kebijakan strategis yang pembahasannya terkesan kilat dan minim partisipasi publik. Ia mencontohkan proses revisi Undang-Undang Penolakan terhadap regulasi-regulasi tersebut murni lahir dari proses legislasi yang mengabaikan suara rakyat, bukan karena agenda asing yang membiayai kerusuhan. Akar instabilitas sosial, menurut Ashov, justru berasal dari ketidakpastian ekonomi serta kecemasan publik terhadap lapangan pekerjaan, pendidikan, dan tingginya biaya hidup.

"Ketika ruang dialog publik menyempit, maka kritik dan ketidakpuasan akan muncul secara alami," ujar Ashov. Ia mengklarifikasi dukungan pendanaan internasional yang diterima organisasi masyarakat sipil digunakan untuk advokasi isu-isu krusial seperti pemenuhan hak publik atas lingkungan hidup yang sehat, akses air bersih, serta ruang hidup aman dari ancaman kerusakan ekologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa protes publik merupakan respons alami terhadap kebijakan yang dianggap tidak transparan.

Pandangan tersebut diperkuat Faizal Ratuela, Pengkampanye Anti Tambang dan Energi Berkeadilan WALHI. Ia menepis anggapan bahwa penerimaan dana internasional membuat organisasi masyarakat sipil kehilangan independensi. Sebaliknya, menurut Faizal, organisasi tersebut bergerak melindungi hak masyarakat lokal yang belum sepenuhnya terjangkau proteksi negara, serta memastikan laju pembangunan tidak hanya berorientasi buta pada pertumbuhan ekonomi semata.