Lokasi: Properti >>

Pendaftaran Jalur UM UNDIP Dibuka Hingga 11 Juni 2026

Properti6 Dilihat

RingkasanUniversitas Diponegoro (UNDIP) membuka pendaftaran Jalur UM (Ujian Mandiri) untuk Program Sarjana 2026 hingga 11 Juni 2026 secara daring. Jalur UM merupakan seleksi mandiri dengan metode tes tertulis berbasis komputer (CBT) secara online, sehingga peserta dapat mengikuti ujian dari lokasi yang ditentukan....

Pendaftaran Jalur UM UNDIP Dibuka Hingga 11 Juni 2026

Universitas Diponegoro (UNDIP) membuka pendaftaran Jalur UM (Ujian Mandiri) untuk Program Sarjana 2026 hingga 11 Juni 2026 secara daring.

Jalur UM merupakan seleksi mandiri dengan metode tes tertulis berbasis komputer (CBT) secara online, sehingga peserta dapat mengikuti ujian dari lokasi yang ditentukan. Peserta dikenakan biaya pendaftaran yang pembayarannya dilakukan melalui bank yang ditunjuk pihak kampus. Materi ujian UM setara dengan Materi UTBK-SNBT.

Calon peserta wajib memenuhi persyaratan dan mengikuti langkah-langkah pendaftaran yang telah ditetapkan. Panitia mengimbau calon mahasiswa untuk memperhatikan seluruh jadwal dan ketentuan agar proses seleksi berjalan lancar.

Tags：

Sebelumnya: Beckham Minta Persib Fokus Lawan Persijap demi Hattrick

Berikutnya: Fabio Quartararo Utang Maaf ke Yamaha, MotoGP 2026

Artikel Terkait

  • Kunci Gitar Stevan Pasaribu: Lama Tak Bermalam Minggu

    Properti

    Lagu Lama Tak Bermalam Minggu berhasil menangkap perasaan rindu dan harapan yang dialami banyak orang saat ini. Stevan Pasaribu, penyanyi dan musisi berbakat asal Indonesia yang namanya melejit setelah merilis lagu hits Belum Siap Kehilangan, kembali merilis karya baru....

    【Properti】

    Baca Selengkapnya

  • Komnas HAM Panggil Menag soal Izin Ponpes Pati

    Properti

    Komnas HAM segera memanggil Menteri Agama untuk meminta penjelasan terkait kebijakan penutupan Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyusul dugaan kekerasan seksual oleh pengasuh pondok terhadap santriwati. Anis, perwakilan Komnas HAM, menyatakan pemanggilan itu karena kebijakan pesantren berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag)....

    【Properti】

    Baca Selengkapnya

  • Pimpinan DPR Soroti Derita Guru Akibat Implementasi Daerah

    Properti

    Kurniasih, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, menilai masih terdapat kesenjangan lebar antara kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi nyata yang dihadapi para guru di daerah. "Pengelolaan guru ini rasanya memang perlu serius kita melakukan kajian dan rekomendasi agar derita teman-teman guru ini segera ada jawaban yang baik," ujar Kurniasih dalam rapat kerja bersama pemerintah....

    【Properti】

    Baca Selengkapnya


Artikel Populer

Artikel Terbaru

Tautan Sahabat