Lokasi: Bisnis >>

Pendaftaran SPMB Jakarta 2026 SD-SMA Dibuka

Bisnis4 Dilihat

RingkasanProses pendaftaran sekolah kini dilakukan secara daring melalui laman CMB/Orang Tua/Wall dengan tahapan yang meliputi pengajuan akun, verifikasi Kartu Keluarga (KK), pengisian data diri, hingga unggah dokumen persyaratan. Setelah seluruh data berhasil diunggah, tim sekolah akan melakukan proses verifikasi....

Pendaftaran SPMB Jakarta 2026 SD-SMA Dibuka

Proses pendaftaran sekolah kini dilakukan secara daring melalui laman CMB/Orang Tua/Wall dengan tahapan yang meliputi pengajuan akun, verifikasi Kartu Keluarga (KK), pengisian data diri, hingga unggah dokumen persyaratan.

Setelah seluruh data berhasil diunggah, tim sekolah akan melakukan proses verifikasi. Orang tua atau wali yang telah memiliki PIN/token dan status verifikasi sudah disetujui dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/token pendaftaran.

Seluruh rangkaian proses ini memastikan kelancaran administrasi pendaftaran secara digital tanpa harus datang langsung ke sekolah.

Tags：

Sebelumnya: Richard Lee Siapkan Langkah Hukum dari Dalam Penjara

Berikutnya: Motif Pembunuhan Karyawan Cuci Motor Badung Terungkap

Artikel Terkait

  • Dewi Perssik Akan Lapor Polisi Penyebar Hoaks Kematian

    Bisnis

    Dewi Perssik telah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, Sandy Arifin, terkait langkah hukum selanjutnya dalam kasus yang menjeratnya. Pelantun "Mimpi Manis" itu masih mempertimbangkan rencana untuk melaporkan pihak tertentu ke Polda Metro Jaya....

    【Bisnis】

    Baca Selengkapnya

  • 5 Alasan Memilih Bimbingan Konseling, Prospek Kerja Luas

    Bisnis

    Tidak sedikit yang menganggap guru BK hanyalah “polisi sekolah” yang bertugas merazia rambut panjang, menyita handphone, atau menghukum siswa terlambat. Bagi kamu yang punya empati tinggi, suka mendengarkan cerita orang lain, dan tertarik dengan dunia psikologi, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental saat ini terus meningkat....

    【Bisnis】

    Baca Selengkapnya

  • Dewan Pertahanan Nasional Dikhawatirkan Tumpang Tindih Kewenangan

    Bisnis

    Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dinilai memiliki kewenangan terlalu luas namun minim mekanisme pengawasan publik, sehingga berpotensi mencederai prinsip demokrasi dan supremasi sipil serta tumpang tindih kewenangan dengan institusi lain yang sudah eksis sebelumnya. Hal tersebut terungkap dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) dengan tema 'Menggugat Kewenangan DPN' di Jakarta pada Kamis (13/2)....

    【Bisnis】

    Baca Selengkapnya


Artikel Populer

Artikel Terbaru

Tautan Sahabat