Lokasi: Kesehatan >>

Jadwal SPMB Bekasi 2026 Dibuka 18 Mei untuk SD-SMP

Kesehatan48796 Dilihat

RingkasanPenerimaan murid baru diatur dalam Keputusan Wali jika daya tampung pada jalur tahap pertama tidak terpenuhi, maka sisa daya tampung dilimpahkan ke tahap kedua yaitu jalur domisili. Proses pendaftaran dibuka secara online melalui laman Simak jadwal resmi SPMB Kota Bekasi 2026....

Jadwal SPMB Bekasi 2026 Dibuka 18 Mei untuk SD-SMP

Penerimaan murid baru diatur dalam Keputusan Wali jika daya tampung pada jalur tahap pertama tidak terpenuhi, maka sisa daya tampung dilimpahkan ke tahap kedua yaitu jalur domisili. Proses pendaftaran dibuka secara online melalui laman Simak jadwal resmi SPMB Kota Bekasi 2026. Kuota Jalur Prestasi sebesar 25 persen dari daya tampung Satuan Pendidikan.

Informasi lebih lanjut mengenai SPMB Kota Bekasi 2026 dapat dilihat melalui laman resmi yang disediakan. Pendaftaran dilakukan secara daring untuk memudahkan calon peserta didik baru. Jalur domisili menjadi opsi kedua jika kuota pada jalur pertama belum terpenuhi.

Pastikan Anda memantau jadwal resmi agar tidak melewatkan tenggat waktu pendaftaran SPMB Kota Bekasi 2026. Keputusan Wali menjadi dasar utama dalam pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini. Kuota 25 persen untuk Jalur Prestasi memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi.

Tags：

Sebelumnya: Macron Tegur Peserta KTT Afrika, Tuai Kritik Pedas

Berikutnya: Kunci Gitar Stevan Pasaribu: Lama Tak Bermalam Minggu

Artikel Terkait

  • Ketum NOC Temui Menkeu Bahas Anggaran Atlet

    Kesehatan

    Okto selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mengambil langkah strategis dengan mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan pada Senin lalu untuk meminta dialog langsung terkait kebijakan anggaran olahraga. Langkah tersebut diambil menyusul hasil rapat anggota yang menyepakati perlunya komunikasi intensif dengan regulator....

    【Kesehatan】

    Baca Selengkapnya

  • Harta Nadiem Tak Wajar, Jaksa Tuntut Uang Pengganti

    Kesehatan

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut uang pengganti sebesar Rp5,68 triliun dari mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, namun tuntutan ini dinilai tidak berdasar oleh kuasa hukumnya. Menurut pengacara Zaid, uang pengganti tersebut tidak terkait kerugian negara melainkan didasari pada harta kekayaan Nadiem yang dianggap tidak wajar oleh JPU....

    【Kesehatan】

    Baca Selengkapnya

  • ULD Terbatas, Akses Pendidikan Disabilitas Belum Inklusif

    Kesehatan

    Pijar Foundation menyoroti kesenjangan akses bagi mahasiswa penyandang disabilitas di pendidikan tinggi Indonesia dalam dialog bertajuk “Inklusi Disabilitas dalam Pendidikan Tinggi: Dari Pengalaman Kampus ke Dialog Kebijakan”. Ahli Perencana sekaligus Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) LLDIKTI Wilayah X, Albert Oktavian, menilai masih banyak kampus yang mengaku tidak memiliki mahasiswa penyandang disabilitas, namun kondisi tersebut justru perlu dibaca secara kritis sebagai tanda bahwa sistem pendidikan tinggi belum aksesibel....

    【Kesehatan】

    Baca Selengkapnya


Artikel Populer

Artikel Terbaru

Tautan Sahabat