ULD Terbatas, Akses Pendidikan Disabilitas Belum Inklusif

Pijar Foundation menyoroti kesenjangan akses bagi mahasiswa penyandang disabilitas di pendidikan tinggi Indonesia dalam dialog bertajuk “Inklusi Disabilitas dalam Pendidikan Tinggi: Dari Pengalaman Kampus ke Dialog Kebijakan”. Ahli Perencana sekaligus Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) LLDIKTI Wilayah X, Albert Oktavian, menilai masih banyak kampus yang mengaku tidak memiliki mahasiswa penyandang disabilitas, namun kondisi tersebut justru perlu dibaca secara kritis sebagai tanda bahwa sistem pendidikan tinggi belum aksesibel. “Inklusi bukan sekadar belas kasihan, tetapi keadilan yang wajib kita wujudkan,” tegasnya.

Albert Oktavian menambahkan tantangan terbesar saat ini bukan hanya soal regulasi, tetapi implementasi dan kesiapan sistem di tingkat kampus. “Karena itu, kesenjangan utama yang kita hadapi hari ini bukan hanya pada kebijakan, tetapi pada implementasi; bukan hanya pada kemauan, tetapi pada kesiapan sistem,” ujarnya. Ia menekankan bahwa banyak institusi pendidikan tinggi masih belum memiliki fasilitas fisik maupun sistem yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Kepala Kebijakan Publik Pijar Foundation, Anthony Marwan Dermawan, mengatakan kampus inklusif tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga perubahan cara institusi merancang layanan dan melibatkan mahasiswa penyandang disabilitas. “Kampus inklusif bukan hanya tentang akses fisik, tapi tentang bagaimana mahasiswa penyandang disabilitas dapat belajar, berpartisipasi, dan menjadi bagian utuh dari kehidupan akademik di pendidikan tinggi,” kata Anthony. Dialog ini menjadi momentum untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan sistem pendidikan tinggi yang siap menerima keberagaman.