Eksekusi Mati Global Cetak Rekor Tertinggi dalam 40 Tahun

Jumlah eksekusi mati di dunia pada 2025 mencapai titik tertinggi dalam lebih dari 40 tahun, terutama dipicu oleh peningkatan tajam di Iran, menurut Amnesty International. Setidaknya 2.707 orang dieksekusi sepanjang 2025, melonjak 78% dibandingkan 2024 dan menjadi yang tertinggi sejak 1981 saat tercatat 3.191 eksekusi. Data tersebut tidak mencakup Cina, di mana Amnesty meyakini negara itu telah mengeksekusi ribuan orang, menjadikannya negara dengan jumlah eksekusi terbanyak di dunia meskipun pemerintah Cina menolak membuka data terkait.

Amnesty menilai lonjakan ini terjadi karena pemerintah menggunakan hukuman mati sebagai alat untuk menunjukkan kekuasaan. "Hukuman kejam ini sebagai bagian utama dari narasi keamanan publik yang menyesatkan, serta pendekatan ‘keras terhadap kejahatan’ untuk mengendalikan situasi, menunjukkan kekuatan negara, dan meraih keuntungan politik," kata kelompok tersebut. Amnesty tidak hanya bergantung pada satu sumber data, melainkan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti data resmi, putusan pengadilan, narapidana hukuman mati, keluarga dan perwakilan mereka, laporan media, serta organisasi masyarakat sipil lainnya. Namun, karena banyak negara tidak mempublikasikan data eksekusi, Amnesty menegaskan bahwa angka-angka tersebut hanyalah jumlah minimum yang berhasil dicatat, dan "jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi."

Organisasi HAM itu juga memastikan bahwa eksekusi dilakukan di Korea Utara dan Vietnam, meskipun informasi yang tersedia tidak cukup untuk menentukan angka minimumnya. Iran menyumbang mayoritas jumlah eksekusi dunia dengan 2.159 kasus atau sekitar 80% secara global, meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya dan menjadi tingkat eksekusi tertinggi di Iran dalam beberapa dekade. "Pemerintah Iran terus menjadikan hukuman mati sebagai alat, sering kali setelah proses peradilan yang sangat tidak adil untuk menanamkan ketakutan di masyarakat serta menghukum mereka yang menentang atau dianggap menentang pemerintahan Republik Islam Iran," kata Amnesty.