Lokasi: Bisnis >>

Seleksi Mandiri UNS 2026 Dibuka, Tersedia 3 Jalur

Bisnis13676 Dilihat

RingkasanPembayaran biaya pendaftaran Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret (UNS) dapat dilakukan melalui sejumlah bank, seperti Bank Mandiri, BTN, BNI, Bank Jateng, Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank DKI, Bank Jatim, atau Bank Muamalat dengan menggunakan Nomor Pendaftaran Seleksi Mandiri UNS. Seleksi ini akan dilaksanakan berdasarkan hasil ujian tulis yang diselenggarakan oleh Jalur Reguler UTBK....

Seleksi Mandiri UNS 2026 Dibuka,<strong></strong> Tersedia 3 Jalur

Pembayaran biaya pendaftaran Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret (UNS) dapat dilakukan melalui sejumlah bank, seperti Bank Mandiri, BTN, BNI, Bank Jateng, Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank DKI, Bank Jatim, atau Bank Muamalat dengan menggunakan Nomor Pendaftaran Seleksi Mandiri UNS.

Seleksi ini akan dilaksanakan berdasarkan hasil ujian tulis yang diselenggarakan oleh Jalur Reguler UTBK.

Pendaftaran Seleksi Mandiri UNS disediakan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tags：

Sebelumnya: Kunci Gitar SEKIP Ndarboy Genk: Restu Orang Tua

Berikutnya: Luka Modric Ungkap Jose Mourinho Buat Ronaldo Menangis

Artikel Terkait

  • Profil Hugo Bross, Pelatih Father Figure Timnas Afrika Selatan

    Bisnis

    Hugo Broos berhasil membawa perubahan besar di usia 74 tahun sebagai pelatih, meskipun awalnya sempat diragukan publik. Pelatih asal Belgia itu tidak memiliki gaya glamor atau penuh sensasi, namun pengalamannya selama puluhan tahun mampu mengubah wajah sepak bola....

    【Bisnis】

    Baca Selengkapnya

  • BPKN Sebut Posisi Konsumen Sangat Lemah di Sidang Kuota Internet

    Bisnis

    Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Telekomunikasi terkait polemik tarif layanan, dengan agenda mendengar keterangan dari pihak terkait yakni Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam perkara nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan 33/PUU-XXIV/2026. Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN, Heru, menyatakan dalam sidang bahwa norma Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada dasarnya diperlukan sebagai dasar hukum pengaturan tarif telekomunikasi....

    【Bisnis】

    Baca Selengkapnya

  • Darmadi PDIP Dorong Revisi PMSE Demi Seller Lokal

    Bisnis

    Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi, menyoroti minimnya transparansi platform e-commerce sebagai persoalan utama dalam ekosistem perdagangan digital nasional saat ini. Hal itu disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Praktik E-Commerce antara Persaingan Sehat atau Dominasi Platform” yang digelar di Megawati Institute dan menghadirkan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Gopprera Panggabean, serta komunitas seller dan pelaku usaha....

    【Bisnis】

    Baca Selengkapnya


Artikel Populer

Artikel Terbaru

Tautan Sahabat