BPKN Sebut Posisi Konsumen Sangat Lemah di Sidang Kuota Internet

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Telekomunikasi terkait polemik tarif layanan, dengan agenda mendengar keterangan dari pihak terkait yakni Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam perkara nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan 33/PUU-XXIV/2026.

Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN, Heru, menyatakan dalam sidang bahwa norma Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada dasarnya diperlukan sebagai dasar hukum pengaturan tarif telekomunikasi. "Negara harus tetap hadir untuk menjaga keterjangkauan tarif, keberlanjutan investasi, menjaga kualitas layanan, dan juga persaingan usaha yang sehat," ucap Heru di ruang sidang, menekankan bahwa negara memiliki peran krusial dalam mengawasi sektor telekomunikasi.

Meski demikian, Heru menegaskan bahwa norma tersebut tidak boleh dimaknai memberikan kewenangan tanpa batas kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menetapkan skema layanan yang merugikan konsumen. Heru berpandangan, frasa 'berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat' harus dimaknai juga mencakup kewajiban perlindungan konsumen. Di sisi lain, Heru juga menilai daya tawar konsumen dalam polemik tarif masih lemah, sehingga diperlukan pengawasan ketat agar tidak ada skema yang merugikan masyarakat.