Lokasi: Bisnis >>

Jadwal SPMB Bekasi 2026 Dibuka 18 Mei untuk SD-SMP

Bisnis7 Dilihat

RingkasanPenerimaan murid baru diatur dalam Keputusan Wali jika daya tampung pada jalur tahap pertama tidak terpenuhi, maka sisa daya tampung dilimpahkan ke tahap kedua yaitu jalur domisili. Proses pendaftaran dibuka secara online melalui laman Simak jadwal resmi SPMB Kota Bekasi 2026....

Jadwal SPMB Bekasi 2026 Dibuka 18 Mei untuk SD-SMP

Penerimaan murid baru diatur dalam Keputusan Wali jika daya tampung pada jalur tahap pertama tidak terpenuhi, maka sisa daya tampung dilimpahkan ke tahap kedua yaitu jalur domisili. Proses pendaftaran dibuka secara online melalui laman Simak jadwal resmi SPMB Kota Bekasi 2026. Kuota Jalur Prestasi sebesar 25 persen dari daya tampung Satuan Pendidikan.

Informasi lebih lanjut mengenai SPMB Kota Bekasi 2026 dapat dilihat melalui laman resmi yang disediakan. Pendaftaran dilakukan secara daring untuk memudahkan calon peserta didik baru. Jalur domisili menjadi opsi kedua jika kuota pada jalur pertama belum terpenuhi.

Pastikan Anda memantau jadwal resmi agar tidak melewatkan tenggat waktu pendaftaran SPMB Kota Bekasi 2026. Keputusan Wali menjadi dasar utama dalam pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini. Kuota 25 persen untuk Jalur Prestasi memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi.

Tags:

Artikel Terkait

  • Terjemahan Lirik All Too Well Taylor Swift: Lost in Translation

    Bisnis

    Lagu All Too Well menjadi bagian dari album studio keempat Taylor Swift yang bertajuk Red. Big Machine Records merilis album tersebut pada 22 Oktober 2012....

    Bisnis

    Baca Selengkapnya
  • Koalisi Masyarakat Sipil: Demokrasi Indonesia Mundur Akibat Militerisme

    Bisnis

    Ketua Centra Initiative sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Al Araf, menyatakan demokrasi Indonesia bergerak mundur menuju otoritarianisme dalam diskusi publik bertema "Refleksi 28 Tahun Reformasi: Menguatnya Militerisme, Menyempitnya Ruang Demokrasi dan Ancaman Krisis Ekonomi" di kawasan Tebet, Jakarta, pada Selasa (19/5/2025). Al Araf mengungkapkan situasi itu tampak dari semakin luasnya keterlibatan militer dalam urusan non-pertahanan, meningkatnya pendekatan keamanan dalam merespons kritik publik, serta maraknya intimidasi terhadap masyarakat sipil, pembela HAM, akademisi, hingga ruang-ruang sipil lainnya....

    Bisnis

    Baca Selengkapnya
  • Dewan Pertahanan Nasional Dikhawatirkan Tumpang Tindih Kewenangan

    Bisnis

    Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dinilai memiliki kewenangan terlalu luas namun minim mekanisme pengawasan publik, sehingga berpotensi mencederai prinsip demokrasi dan supremasi sipil serta tumpang tindih kewenangan dengan institusi lain yang sudah eksis sebelumnya. Hal tersebut terungkap dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) dengan tema 'Menggugat Kewenangan DPN' di Jakarta pada Kamis (13/2)....

    Bisnis

    Baca Selengkapnya