Lokasi: Kesehatan >>
Indonesia-Malaysia Berpeluang Jadi Pusat Pendidikan Pascasarjana Asia
Kesehatan66 Dilihat
RingkasanYudi menyatakan Indonesia dan Malaysia berpeluang menjadi tujuan pendidikan pascasarjana yang diperhitungkan dunia. "Kedatangan mahasiswa internasional di AS turun 17 persen....
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/World-Post-Graduate-Expo.jpg)
Yudi menyatakan Indonesia dan Malaysia berpeluang menjadi tujuan pendidikan pascasarjana yang diperhitungkan dunia. "Kedatangan mahasiswa internasional di AS turun 17 persen. Ini peluang ASEAN, khususnya Indonesia dan Malaysia," ujar Yudi dalam pernyataannya. Menurut Yudi, saat ini terjadi pergeseran besar dalam peta pendidikan tinggi global, di mana Asia mulai menggeser dominasi Barat dalam sektor pendidikan dan riset. "Perguruan tinggi berada di perubahan yang besar. Asia mulai menggeser dominasi Barat," jelasnya.
Universitas Airlangga (UNAIR) berhasil meraih posisi ke-9 dunia dalam pemeringkatan Times Higher Education (THE) Impact Rankings. "Ini membuktikan perguruan tinggi kita tidak hanya mengejar angka, tetapi juga dampak," kata Yudi. Prestasi ini menunjukkan kemampuan perguruan tinggi Indonesia bersaing di level global.
"Kolaborasi RI-Malaysia dalam memajukan peradaban. Kedua negara bukan sekadar berkembang, tapi serumpun," ujar Yudi. Kerja sama ini diharapkan memperkuat posisi Asia sebagai pusat pendidikan dan riset dunia yang baru.
Tags:
Bagikan: Silakan bagikan artikel ini, harap sertakan sumber "Portal Berita Terkini Indonesia"。http://singaporeindustryscholarship.sg/html/bv21ugdsl.html
Artikel Terkait
Terjemahan Lirik All Too Well Taylor Swift: Lost in Translation
KesehatanLagu All Too Well menjadi bagian dari album studio keempat Taylor Swift yang bertajuk Red. Big Machine Records merilis album tersebut pada 22 Oktober 2012....
Baca SelengkapnyaJokowi Siap Turun Gunung, Golkar Bungkam Soal Pilpres
KesehatanKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi meluncurkan program Merdeka Belajar Episode 26 yang berfokus pada transformasi sistem pendidikan vokasi di Indonesia pada Kamis, 12 September 2024. Program ini bertujuan untuk memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan industri melalui pengembangan sekolah vokasi dan perguruan tinggi vokasi agar lulusan lebih siap kerja....
Baca SelengkapnyaGolkar Dorong Diplomasi Kemanusiaan Usai Pembebasan 9 WNI
KesehatanIdrus Marham mendorong penguatan religious diplomacy dan humanitarian diplomacy sebagai pendekatan baru diplomasi Indonesia ke depan karena nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan harus dikedepankan. Pemerintah Indonesia berhasil membebaskan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla (GSF) 2....
Baca Selengkapnya
Artikel Populer
- Pendaftaran Calon Ketum PAN Dimulai Jelang Kongres Banten
- P2N: Pidato Prabowo Perkuat Ketahanan Nasional Lewat Ekonomi
- Prabowo Tak Pakai Dolar, Desa Paling Rentan Rupiah Melemah
- KSP Awasi Program MBG Cegah Jual Beli Titik SPPG
- Persija Pecahkan Rekor Poin, Pelatih Beri Komentar
- MK Putuskan Ibu Kota RI Tetap Jakarta Sebelum Keppres
Artikel Terbaru
Kunci Gitar Seketika Rizwan Fadilah RnBoyz Mahalini
8 Golongan Berhak Terima Daging Kurban dalam Islam
Masyarakat Sipil Kritik Demokrasi Indonesia di Peringatan Reformasi
UU PDP Rawan Disalahgunakan, Bisa Jadi UU ITE Jilid II
Anrez Adelio Siap Tes DNA Usai Dilaporkan Kekerasan Seksual
Menaker Yassierli: Kesejahteraan Pekerja dan Kinerja Industri Sejalan
Tautan Sahabat
- Indonesia-Belarus Perkuat Hubungan Ekonomi dan Perdagangan
- Pertamina Hulu Indonesia Lampaui Target Produksi Migas
- Saham Ambles, Investor Ritel Merugi Berat
- Emas Stabil, Tembaga Jadi Logam Strategis Masa Depan
- Rupiah Melemah Bukan Strategi Negara Maju, Kata Rhenald
- IHSG Anjlok 2 Persen ke Level 5.969
- Pemerintah Kumpulkan Raksasa Sawit-Nikel Bahas Danantara
- Pernyataan Prabowo soal Dolar Dinilai Menyesatkan dan Menggelikan
- Menhub: 1.058 Kecelakaan Kereta di Perlintasan dalam 3 Tahun
- BI Yakin Rupiah Menguat Juli 2026, Yakinkan DPR