Anggota TNI-Polri Aktif Dilarang Jadi Komisioner Komnas HAM

Pasal 95 huruf C Rancangan Undang-Undang HAM (RUU HAM) mengubah syarat calon anggota Komnas HAM dengan tidak lagi melarang anggota atau mantan anggota partai politik untuk mendaftar. Beleid tersebut dibagikan Kementerian HAM dalam Kelas Jurnalis HAM di Green Forest Resort, Cihideung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Jumat (22/05/2026).

Syarat baru itu hanya mencakup "memiliki keahlian, komitmen, dan pengalaman di bidang HAM" serta "tidak pernah diduga dalam pelanggaran HAM dan catatan perilaku yang tercela." Ketentuan ini berbeda dengan syarat calon anggota Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, dan Komisi Nasional Disabilitas yang tetap melarang keterlibatan politik praktis. Sekretaris Jenderal Kementerian HAM, Novita Ilmaris menyatakan, "Hasil evaluasi adalah perlu lakukan revisi UU 39 tahun 1999 untuk menuju RUU HAM yang lebih adaptif."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, tidak ada ketentuan eksplisit yang melarang anggota atau mantan anggota partai politik menjadi calon anggota Komnas HAM. Dalam Pasal 84 UU HAM, salah satu syarat calon anggota justru membuka peluang bagi tokoh masyarakat, akademisi, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pejabat dari lembaga negara untuk mengikuti proses seleksi.