Pemkab Bogor Gandeng KPK Perkuat Reformasi Birokrasi

Bupati Bogor Rudy Susmanto memimpin rapat koordinasi strategis bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, pada Selasa (12/5/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Inspektur Kabupaten Bogor Arif Rahman, serta Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama bersama jajarannya. Pembahasan dalam pertemuan ini mencakup isu-isu strategis seperti penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi pelayanan publik, pengelolaan aset dan keuangan daerah, serta penguatan sistem pengawasan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan melalui penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan Kabupaten Bogor sangat besar. Karena itu kami membutuhkan pendampingan, arahan, dan masukan agar seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy Susmanto. Ia juga menambahkan bahwa budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas terus didorong di seluruh perangkat daerah. “Sinergi dan pengawasan menjadi hal penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Menurutnya, penguatan perencanaan, pengawasan internal, dan koordinasi antarperangkat daerah menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Kami berharap sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi permasalahan hukum,” ujar Bahtiar.