Oegroseno: Tim Hukum Jokowi Harus Baca UU

Kepolisian telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi semua pihak yang dilaporkan dalam kasus tersebut. Penyidik menilai telah memenuhi syarat restorative justice (RJ) sehingga memiliki kewenangan penuh untuk menerbitkan SP3. Ia bahkan menegaskan perkara itu pada dasarnya telah “ditutup” dan tidak layak diproses ulang apabila mekanisme RJ telah dijalankan sesuai prosedur.

Ia menilai sebagian argumentasi tim hukum masih menggunakan pendekatan KUHAP lama dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang restorative justice, yang menurutnya masih menyisakan celah hukum. “Kalau mereka mengatakan menggunakan KUHAP lama dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, berarti SP3-nya masih banyak celah yang bisa ditembus,” katanya. Ia pun mendorong semua pihak untuk membaca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara menyeluruh. “Semua pasalnya dibaca dan dihafalkan,” ujarnya.

Menurut dia, dalam skema lama, penghentian penyidikan melalui RJ hanya bertumpu pada Perpol 8/2021. Dalam sistem itu, laporan polisi belum tentu dicabut sehingga masih membuka ruang gugatan hukum. Dengan demikian, penerbitan SP3 berdasarkan regulasi baru dinilai lebih kuat dan tidak mudah ditembus celah hukum.