Lokasi: Hiburan >>

Lesu Akibat Industri Nikel Melambat, Ekonomi Warga Tertekan

Hiburan336 Dilihat

RingkasanPendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL), Ihwan Kadir, mengungkapkan keresahan masyarakat di kawasan lingkar tambang mulai terasa akibat perlambatan aktivitas industri smelter. "Pedagang kecil mulai mengeluh omzet turun, kontraktor lokal mulai kehilangan ritme kerja, sopir hauling mulai takut kendaraan mereka berhenti beroperasi, warung-warung mulai sepi, dan masyarakat mulai bertanya kalau industri melambat, kami harus makan apa?" ujar Ihwan pada Sabtu (16/5/2026)....

Lesu Akibat Industri Nikel Melambat,<strong></strong> Ekonomi Warga Tertekan

Pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL), Ihwan Kadir, mengungkapkan keresahan masyarakat di kawasan lingkar tambang mulai terasa akibat perlambatan aktivitas industri smelter. "Pedagang kecil mulai mengeluh omzet turun, kontraktor lokal mulai kehilangan ritme kerja, sopir hauling mulai takut kendaraan mereka berhenti beroperasi, warung-warung mulai sepi, dan masyarakat mulai bertanya kalau industri melambat, kami harus makan apa?" ujar Ihwan pada Sabtu (16/5/2026).

Ihwan menyebut pemerintah kerap berbicara tentang nasionalisme dan kedaulatan sumber daya alam, namun bersikap dingin terhadap perusahaan lokal yang membangun smelter dengan modal anak bangsa. Di Morowali Utara, perlambatan industri smelter berdampak nyata pada ekonomi masyarakat lingkar tambang dengan sejumlah kios terancam tutup akibat stagnasi kontraktor dan PHK pekerja kontrak. Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, ratusan masyarakat adat turun melakukan aksi menuntut aktivitas tambang kembali berjalan karena ekonomi warga lumpuh saat operasi berhenti.

Tren PHK mulai menghantui akibat tekanan harga nikel dan lemahnya permintaan global. Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, smelter PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia menghentikan operasional dan merumahkan pekerja tanpa kepastian waktu. Di Kabaena, Bombana, lebih dari 800 pekerja terkena PHK setelah penghentian operasi tambang. Ihwan mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar menghitung dampak sosial dari kebijakan pemangkasan produksi nasional demi menjaga harga global terhadap masyarakat.

Tags:

Artikel Terkait