500.000 Lansia Sebatang Kara Terima MBG dari Negara

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tegas dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/6/2026). Prabowo menegaskan bahwa program tersebut merupakan amanat konstitusi untuk memastikan rakyat miskin mendapat perlindungan negara. "Karena apa itu perintah UUD pasal 33 dan pasal 34, bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengakui pelaksanaan program masih menghadapi kendala. Ia mengungkapkan pemerintah telah menutup lebih dari 3.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah. Prabowo meminta seluruh pejabat hingga kepala daerah turut mengawasi pelaksanaan program tersebut. "Saya sudah minta para pejabat, saya juga sudah minta anggota DPR, Bupati di mana-mana, silahkan periksa semua dapur," ucapnya.

"Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera, akan segera kita tindak. Kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar," sambung Prabowo. Dalam pemaparannya, Prabowo juga menampilkan capaian program sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi.