Menteri HAM Kritik Tembak Begal, Polisi Diminta Lindungi Warga

Pigai menegaskan aparat kepolisian sebagai bagian dari negara seharusnya memberi perlindungan dan menjamin keamanan warga melalui proses hukum. "Negara yang harus memastikan adanya perlindungan terhadap warga negara," kata Pigai saat ditemui di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (20/5/2026). Menurut Pigai, keamanan warga tetap menjadi tanggung jawab negara dan aparat.

"Kalau masyarakat yang diminta untuk melindungi diri, itu sama dengan homo homini lupus. Manusia satu menjadi serigala bagi manusia yang lain," ujarnya. Pigai menekankan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah mengamanatkan negara untuk melindungi setiap warga negara. Karena itu, stabilitas keamanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. "Maka stabilitas dan perlindungan terhadap warga negara merupakan kewenangan dari aparat," tutur mantan Komisioner Komnas HAM tersebut.

Pigai juga menyoroti dukungan sebagian masyarakat terhadap instruksi tembak di tempat bagi pelaku. Ia menilai dukungan tersebut menunjukkan masih rendahnya pemahaman mengenai prinsip hak asasi manusia. "Masyarakat yang mengiyakan itu masyarakat yang tidak mengerti tentang hak hidup," kata Pigai. Menurutnya, hak hidup seseorang tidak boleh dicabut tanpa melalui mekanisme hukum yang sah.