Indonesia Kecam Dewan Keamanan PBB yang Mandul

Indonesia mengecam keras kelumpuhan sistem multilateral global yang dinilai sudah tidak bertaji dan justru menjadi korban pelanggaran oleh negara-negara berpengaruh. Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI untuk Penguatan Kebijakan Isu Multilateral,Tri Tharyat, menyampaikan kritik tajam tersebut dalam forum Pertemuan Tingkat Tinggi BRICS 2026 di New Delhi, India, pada Jumat (15/5/2026). "Aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan justru dilanggar oleh mereka yang membuatnya. Lembaga-lembaga multilateral yang kita andalkan tidak lagi mampu mengimbangi dunia yang seharusnya mereka pimpin," tegasnya.

Dalam pidatonya, Tri Tharyat menekankan bahwa arsitektur global peninggalan tahun 1945 sudah usang dan tidak relevan dengan tantangan di tahun 2026. Ia menyebut negara-negara berkembang menjadi korban utama dari ketidakberdayaan sistem internasional saat ini. "Arsitektur yang dirancang pada tahun 1945 tidak dapat menjawab tuntutan tahun 2026," imbuhnya. RI juga memperingatkan bahwa masa impunitas telah berakhir dan menegakkan hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip Piagam PBB, harus dilakukan secara konsisten dan tidak memihak.

Menanggapi maraknya konflik dan pelanggaran hukum internasional yang memicu krisis kemanusiaan, Indonesia mendesak agar sistem perdagangan berbasis aturan tidak kehilangan kredibilitasnya. Tri Tharyat menegaskan bahwa tindakan sepihak dan bilateralisme berbasis kekuasaan tidak boleh terus mendominasi. "Lembaga harus melayani kepentingan semua, bukan keinginan segelintir orang," pungkasnya dalam forum BRICS yang dihadiri para menteri luar negeri negara anggota.