Lokasi: Properti >>

SPMB Surabaya 2026 Jenjang TK Tanpa Tes Akademik

Properti75 Dilihat

RingkasanPemerintah Kota Surabaya membuka penerimaan SPMB Kota Surabaya 2026 untuk jenjang TK dengan menyediakan kuota jalur reguler dan jalur inklusi bagi kelompok usia tertentu. Kebijakan ini diumumkan melalui laman resmi sebagai upaya pemerataan akses pendidikan sejak dini di ibu kota Provinsi Jawa Timur tersebut....

SPMB Surabaya 2026 Jenjang TK Tanpa Tes Akademik

Pemerintah Kota Surabaya membuka penerimaan SPMB Kota Surabaya 2026 untuk jenjang TK dengan menyediakan kuota jalur reguler dan jalur inklusi bagi kelompok usia tertentu. Kebijakan ini diumumkan melalui laman resmi sebagai upaya pemerataan akses pendidikan sejak dini di ibu kota Provinsi Jawa Timur tersebut.

Jalur reguler diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memenuhi persyaratan usia sesuai ketentuan, sementara jalur inklusi memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti proses belajar di sekolah umum. Setiap sekolah yang ditunjuk memiliki alokasi kuota terbatas yang harus diperebutkan oleh orang tua atau wali murid selama periode pendaftaran.

Informasi lengkap mengenai jadwal, syarat, dan tata cara pendaftaran SPMB Kota Surabaya 2026 jenjang TK dapat diakses melalui portal resmi yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Orang tua diimbau untuk memantau pengumuman secara berkala agar tidak melewatkan batas waktu pendaftaran yang telah ditentukan.

Tags:

Artikel Terkait

  • iOS 27 Hadirkan Fitur AI Canggih untuk Kamera

    Properti

    Apple dikabarkan menghadirkan pembaruan besar pada dua aplikasi paling populer di iOS, menurut laporan 9to5Mac yang dipublikasikan pada 8 Mei 2026. Salah satu perubahan terbesar disebut hadir di aplikasi Kamera, di mana mode Visual Intelligence akan ditempatkan bersama mode lain seperti Photo, Video, Portrait, dan Pano....

    Properti

    Baca Selengkapnya
  • Pemilik Warung Nonhalal Sukoharjo Tolak Hapus Menu Babi

    Properti

    Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan 'tidak halal' atau informasi bahan secara jelas kepada konsumen agar tidak terjadi penyesatan informasi, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 92. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk....

    Properti

    Baca Selengkapnya
  • Robert Kardinal Yakin Papua Jadi Lumbung Tuna Nasional

    Properti

    Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan tiga kawasan strategis sebagai sentra produksi sekaligus benteng pertahanan terluar negara, yaitu Distrik Kepulauan Ayau di Kabupaten Raja Ampat, Kepulauan Mapia atau Pulau Beras di Kabupaten Supiori, serta satu wilayah lainnya. Robert, politisi Fraksi Golkar, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas penetapan kawasan tersebut yang memiliki nilai strategis ganda....

    Properti

    Baca Selengkapnya