Lokasi: Properti >>

SPMB Bandung 2026: Jadwal, Syarat, dan Ketentuan Lengkap

Properti966 Dilihat

RingkasanPendataan untuk jenjang TK dimulai pada 22-26 Juni 2026 melalui website resmi SPMB Kota Bandung. Proses penerimaan murid baru dilakukan melalui beberapa jalur, mulai dari domisili, afirmasi, mutasi, hingga prestasi dengan jadwal dan persyaratan yang berbeda di tiap jenjang pendidikan....

SPMB Bandung 2026: Jadwal,<strong></strong> Syarat, dan Ketentuan Lengkap

Pendataan untuk jenjang TK dimulai pada 22-26 Juni 2026 melalui website resmiSPMB Kota Bandung. Proses penerimaan murid baru dilakukan melalui beberapa jalur, mulai dari domisili, afirmasi, mutasi, hingga prestasi dengan jadwal dan persyaratan yang berbeda di tiap jenjang pendidikan.

Orang tua dan calon peserta didik diimbau memperhatikan tahapan pendataan, pendaftaran, seleksi, hingga daftar ulang agar tidak melewatkan jadwal yang telah ditentukan. Mengutip laman resmi SPMB Kota Bandung 2026, berikut informasi selengkapnya mengenai alur dan jadwal penerimaan.

Setiap jalur penerimaan memiliki ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan memastikan proses ini berjalan transparan dan akuntabel demi pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga.

Tags：

Sebelumnya: Transformasi Digital Tingkatkan Kebutuhan Backup Data Aman

Berikutnya: Bardia Saadat Cedera, Bela Jakarta Bhayangkara Batal

Artikel Terkait

  • iCloud+ Dapatkan Fitur Hide My Email Lebih Praktis

    Properti

    Apple dikabarkan tengah menyempurnakan fitur Hide My Email yang memungkinkan pengguna membuat alamat email alternatif setiap kali mendaftar ke sebuah layanan atau aplikasi, sebagaimana dilaporkan oleh 9to5Mac pada 10 Mei 2026 melalui penulis Michael Burkhardt. Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu memberikan alamat email utama kepada pihak ketiga, sehingga privasi lebih terjaga dan akses email bisa diputus kapan saja jika mulai menerima spam atau iklan berlebihan....

    【Properti】

    Baca Selengkapnya

  • KSPI Tolak Aturan Outsourcing, Berlawanan Janji Prabowo

    Properti

    Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono menolak tegas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur sistem kerja alih daya atau outsourcing. KSPI menilai aturan yang diterbitkan Menteri Tenaga Kerja itu sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap Presiden karena memuat tiga poin kritis yang merugikan pekerja....

    【Properti】

    Baca Selengkapnya

  • DPR Soroti Kenaikan Komisi Marketplace Bebani UMKM

    Properti

    Gandung, legislator Partai Golkar, menilai kebijakan kenaikan biaya admin di marketplace perlu dikaji secara matang karena berpotensi membebani pelaku usaha. Ia juga menyoroti minimnya transparansi dari sejumlah platform marketplace dalam menerapkan perubahan kebijakan tarif kepada para pelaku usaha....

    【Properti】

    Baca Selengkapnya


Artikel Populer

Artikel Terbaru

Tautan Sahabat