Lokasi: Hikmah >>
Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 273 Uji Kompetensi
Hikmah3 Dilihat
RingkasanKunci jawaban IPS kelas 8 halaman 274 untuk soal Uji Kompetensi bagian pilihan ganda membahas kebijakan Jepang selama masa pendudukan di Indonesia. Pada soal nomor 9, siswa diminta menjawab tentang pengerahan tenaga rakyat yang sangat menyengsarakan oleh pemerintah pendudukan Jepang, yaitu romusha atau kerja paksa....
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/SISWA-SMP-UJIAN-02.jpg)
Kunci jawaban IPS kelas 8 halaman 274 untuk soal Uji Kompetensi bagian pilihan ganda membahas kebijakan Jepang selama masa pendudukan di Indonesia. Pada soal nomor 9, siswa diminta menjawab tentang pengerahan tenaga rakyat yang sangat menyengsarakan oleh pemerintah pendudukan Jepang, yaitu romusha atau kerja paksa. Sementara itu, soal nomor 10 menanyakan organisasi bentukan Jepang sebagai pengganti Gerakan 3A yang gagal mencapai tujuannya, yaitu Putera (Pusat Tenaga Rakyat).
Kunci jawaban ini dapat digunakan sebagai bahan belajar dan evaluasi setelah siswa mengerjakan soal secara mandiri. Materi tersebut mencakup dampak kebijakan Jepang seperti romusha yang menyebabkan penderitaan rakyat, serta upaya Jepang membentuk organisasi seperti Putera untuk memobilisasi dukungan. Dengan memahami jawaban ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk eksploitasi dan propaganda selama masa pendudukan.
Pembahasan soal Uji Kompetensi IPS kelas 8 ini relevan untuk memperkuat pemahaman sejarah Indonesia di bawah penjajahan Jepang. Jawaban yang benar untuk nomor 9 adalah romusha, sedangkan untuk nomor 10 adalah Putera. Kedua jawaban ini mencerminkan realitas pahit kerja paksa dan strategi politik Jepang yang gagal, sekaligus menjadi bahan evaluasi penting bagi siswa dalam mempelajari dampak kolonialisme.
Tags:
Bagikan: Silakan bagikan artikel ini, harap sertakan sumber "Portal Berita Terkini Indonesia"。http://singaporeindustryscholarship.sg/html/hfjtye595.html
Artikel Terkait
BYD Luncurkan M6 DM, MPV PHEV Irit 65 Km per Liter
HikmahWakil Presiden BYD Co. , Ltd....
【Hikmah】
Baca SelengkapnyaTrump Murka Iran Ancam Tutup Selat Hormuz, Peringatkan Konsekuensi
HikmahWashington mengeluarkan pernyataan keras di tengah penegasan Ketua Parlemen Iran mengenai rencana pengenaan biaya baru. Rencana tersebut pertama kali diungkapkan oleh Ebrahim Azizi, Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, melalui platform media sosial X....
【Hikmah】
Baca SelengkapnyaLagu Suporter Buatan AI Kalahkan Anthem Resmi FIFA
HikmahAnthem sepak bola berbasis AI membanjiri platform TikTok, YouTube, dan Instagram dan mulai menyaingi lagu resmi turnamen. Lagu-lagu tersebut dibuat para penggemar sepak bola menggunakan teknologi AI generatif....
【Hikmah】
Baca Selengkapnya
Artikel Populer
- Wuling Eksion Mulai Diniagakan di India dengan Nama Starlight 560
- 104 Orang Ditangkap, Jejak Bisnis Dalang Scam Chen Zhi Terkuak
- Kapal Selam Nuklir AS Tiba di Gibraltar Usai Trump Tolak Iran
- Polisi Buka Kasus Hilang Siswi Osaka 2003, Hadiah Rp315 Juta
- Setengah Langit - Idgitaf Ft Dere: Kunci Gitar Bahagia
- Evo Morales Terancam Ditangkap Usai Mangkir Sidang
Artikel Terbaru
Derby Romero Kenang Masa Kelam Kehilangan Sosok Ayah
Macron Tegur Peserta KTT Afrika, Tuai Kritik Pedas
Trump Pilih Mahmoud Ahmadinejad Pimpin Iran Pasca Perang
Xi Jinping Sambut Putin, Rusia-China Makin Erat
Toyota Zenix Hybrid Fleet Rilis 2027, Fitur Diturunkan
Polisi Buka Kasus Hilang Siswi Osaka 2003, Hadiah Rp315 Juta
Tautan Sahabat
- BCA Buka Magang Bakti 2026 untuk Lulusan SMA-S1
- PTUN Jakarta Tolak Gugatan Ali Wongso, Misbakhun Ucap Syukur
- KPK Periksa Dua Saksi Kunci Pengepul Dana Budi Karya
- Demokrat Terima Delegasi PAP, Bahas Peran Politik Wanita
- Peternak Lampung Berhasil Berkurban dan Kuliahkan Anak
- Novel Baswedan: Sebut Serangan Andrie Yunus Kenakalan, Apa-apaan?
- 3 Oknum TNI Terdakwa Pembunuhan Tak Mampu Bayar Rp 5,8 Miliar
- Menkum: Pendidikan Hak Warga Binaan, Sambo Raih S2
- Praperadilan Air Keras Andrie Yunus Uji Negara Cegah Impunitas
- Anies Kritik Kebijakan Pemerintahan Prabowo Berubah-ubah