Lokasi: Pendidikan >>
SPMB Jakarta 2026: Jalur Prestasi, Afirmasi, Domisili, Mutasi
Pendidikan75935 Dilihat
RingkasanSPMB Jakarta 2026 untuk jenjang SMP mewajibkan setiap calon murid baru memenuhi persyaratan sesuai jalur masuk yang dipilih. Kuota Jalur Afirmasi mencapai 20 persen dari daya tampung, termasuk kuota penyandang disabilitas sebanyak 2 murid per rombongan belajar....
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/SPMB-JAKARTA-2026-3453453434W.jpg)
SPMB Jakarta 2026 untuk jenjang SMP mewajibkan setiap calon murid baru memenuhi persyaratan sesuai jalur masuk yang dipilih. Kuota Jalur Afirmasi mencapai 20 persen dari daya tampung, termasuk kuota penyandang disabilitas sebanyak 2 murid per rombongan belajar. Sementara itu, kuota pada Jalur Domisili ditetapkan sebesar 50 persen dari daya tampung.
Dalam hal jumlah CMB yang mendaftar melalui Jalur Domisili melebihi daya tampung, maka seleksi dilakukan dengan urutan langkah yang telah ditentukan. Apabila kuota Jalur Domisili tidak terpenuhi, sisa kuota tersebut akan dilimpahkan ke dalam PMB Tahap Kedua. Prosedur ini memastikan proses penerimaan berjalan transparan dan adil bagi seluruh peserta.
Selain itu, kuota Jalur Mutasi ditetapkan sebesar 3 persen dari daya tampung. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan tahapan seleksi SPMB Jakarta 2026 dapat diakses melalui kanal resmi PPDB DKI Jakarta.
Tags:
Bagikan: Silakan bagikan artikel ini, harap sertakan sumber "Portal Berita Terkini Indonesia"。http://singaporeindustryscholarship.sg/html/efeh60e2z.html
Artikel Terkait
Aktivis Sumud Flotilla Berpelukan Usai Diculik Kapal Israel
PendidikanPasukan Israel mencegat kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza dalam sebuah insiden yang terekam siaran langsung sebelum tayangan mendadak terputus. Berdasarkan rekaman lain yang beredar, sejumlah pasukan Israel menggunakan speedboat mendekati kapal armada dan memerintahkan para aktivis berkumpul di bagian depan kapal sebelum proses intersepsi dilakukan....
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Nilai Laporan Erin Tak Tepat
PendidikanErin melaporkan balik Herawati dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan pencemaran nama baik setelah foto area rumah pribadi, termasuk garasi hingga kendaraan, disebar ke media sosial tanpa izin. Langkah hukum Erin itu mendapat sorotan dari Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menilai penggunaan UU PDP dalam kasus tersebut tidak tepat karena objek yang dipersoalkan tidak masuk kategori data pribadi....
Baca SelengkapnyaAudrey Bianca Stop Nasi Putih Demi Miss World 2026
PendidikanAudrey akan bersaing dengan para ratu kecantikan dari 110 negara di ajang Miss World. Audrey blak-blakan bicara persiapannya, mulai dari urusan perawatan wajah hingga pola makan yang tak biasa....
Baca Selengkapnya
Artikel Populer
- Kunci Gitar Breathless Krisdayanti: Cara Kau Membuatku Tak Bernapas
- Sinopsis Film Dua Nafas Syakir Daulay Tayang 2 Juli 2026
- Jon Mathias Soroti Etika Krisna Murti sebagai Pengacara Ammar Zoni
- Dewi Perssik Kurban 2 Sapi Jumbo di Idul Adha 2026
- Iran Tolak Tuntutan AS, Balas Tanggapan Washington Terbaru
- Cinta Brian Tunggu Isyarat Gisella Soal Rencana Nikah
Artikel Terbaru
Cavaliers Hajar Pistons, Lolos ke Final Wilayah Timur
Alyssa Daguise Murka Nama Putrinya Jadi Candaan
Polisi Buka Suara Soal Model Dibegal di Kebon Jeruk
Ry Hyori Rilis 'Pacar Pacaran', Kisah Hubungan Tanpa Kepastian
Pelatih Ekuador Sebastian Beccacece Tanpa Karier Pemain
Kuasa Hukum Sebut Itikad Insanul Fahmi di Kasus Mawa
Tautan Sahabat
- BGN Minta Waspada Penipuan Modus Jual-Beli Lokasi SPPG
- 5 Dokter Laporkan Menkes Budi ke Polisi Soal Gelar Palsu
- Wakil Ketua DPR Ingatkan Homeless Media Patuhi Kode Etik
- 22 Universitas Swasta Terbaik Surabaya Versi EduRank 2026
- Transisi Pilot TNI AU dari Hawk ke Rafale Penuh Tantangan
- BNI Modernisasi Co-Working Space UGM Dukung Inovasi Mahasiswa
- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Lulusan Fisika Nuklir
- Muhadjir Effendy Diperiksa KPK 2 Jam Kasus Haji
- Agenda Jokowi Keliling Indonesia, Yunarto Sebut Untungkan PSI
- Pimpinan DPR Soroti Derita Guru Akibat Implementasi Daerah