DPR Minta Pemerintah Perkuat Mitigasi Puncak Haji

Fase pergerakan jemaah menuju Armuzna menjadi tahapan paling krusial dalam penyelenggaraan haji tahun ini, demikian disampaikan Singgih kepada wartawan, Minggu (17/5/2026). Singgih menilai potensi kepadatan jemaah dan cuaca ekstrem harus diantisipasi secara serius demi menjamin keselamatan jemaah, terutama bagi jamaah lanjut usia dan berisiko tinggi. "Pendekatan mitigatif harus menjadi prioritas utama. Kita tidak hanya memastikan kelancaran, tetapi juga keselamatan jamaah secara menyeluruh," kata Singgih.

Singgih meminta sejumlah aspek terus diperkuat, mulai dari manajemen pergerakan jamaah berbasis kloter untuk menghindari penumpukan, optimalisasi layanan kesehatan berbasis preventif dan deteksi dini, pemanfaatan teknologi informasi, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Data menunjukkan mayoritas jamaah Indonesia berada pada kategori usia di atas 50 tahun sehingga membutuhkan perhatian lebih dalam aspek kesehatan dan mobilitas selama pelaksanaan ibadah di Armuzna. Meski demikian, Singgih menilai pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dalam menerapkan langkah mitigasi.

Singgih juga mengapresiasi sejumlah langkah antisipatif yang telah disiapkan pemerintah, mulai dari penguatan skema transportasi jamaah dari Makkah ke Arafah dan pergerakan antar lokasi Armuzna, penyediaan tenda yang ramah jemaah dengan fasilitas pendingin dan sanitasi, distribusi konsumsi yang tepat waktu, hingga layanan kesehatan khusus bagi jamaah lanjut usia dan berisiko tinggi. Berdasarkan laporan lapangan, lebih dari 80 persen Jemaah Haji Indonesia (JHI) telah tiba di Makkah dalam kondisi umum yang baik. Layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi juga berjalan relatif lancar tanpa gangguan signifikan. "Ini adalah capaian yang patut kita syukuri bersama. Koordinasi yang solid antara petugas haji, pemerintah, dan otoritas Arab Saudi menunjukkan peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun," ucapnya.

Selain menyoroti persiapan Armuzna, Singgih turut menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan urusan haji dalam kementerian tersendiri, yakni Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.