Sengketa Hotel Sultan: Ada Kepentingan Ambil Alih Bisnis

Kuasa hukum PT Indobuildco,Hamdan, menegaskan sengketa yang melibatkan Hotel Sultan seharusnya berfokus pada tanah, bukan pada pengambilalihan bangunan dan bisnis hotel. Hamdan menyoroti adanya kepentingan untuk mengambil alih bisnis hotel tersebut, yang menurutnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Hamdan mengkritik hambatan terhadap aktivitas usaha Hotel Sultan, termasuk penolakan izin untuk kegiatan event oleh aparat. Ia menegaskan tidak ada perintah pengadilan yang menghentikan bisnis hotel, sehingga larangan tersebut dinilai mematikan usaha secara sepihak. "Semua orang yang mau sewa, misalnya yang bikin satu acara di situ, event apa, dilarang untuk mengeluarkan izin. Polisi tidak mengeluarkan izin. Artinya mematikan usaha, kan? Ada perintah pengadilan untuk mematikan usaha enggak? Enggak ada," ujar Hamdan.

Objek sengketa adalah tanah, bukan bangunan atau bisnis hotel, tegas Hamdan. Bangunan Hotel Sultan dibangun sendiri oleh PT Indobuildco dengan dana swasta, bukan menggunakan skema Build, Operate, Transfer (BOT) atau uang negara. "Ini bukan BOT, murni bangunan di atas HGB sendiri," kata Hamdan. Ia juga menyatakan tidak ada tawaran resmi kepada PT Indobuildco untuk membahas penyelesaian ganti rugi tertentu.