Klaim JHT dan JKP Melonjak, PDIP Peringatkan Dana BPJS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kenaikan angka klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang signifikan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdampak langsung pada peningkatan pembayaran manfaat di program tersebut. Lonjakan lebih tinggi terjadi pada program JKP yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Menanggapi hal tersebut, pengamat ketenagakerjaan Pulung Agustanto menilai peningkatan klaim JKP tidak terlepas dari pengaruh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2021. "Lonjakan data ini bukan sekadar anomali statistik biasa, melainkan cerminan riil dari rapuhnya kondisi pasar kerja nasional saat ini," ungkap Pulung dalam keterangannya, Senin (18/5/2026). Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VI (Blitar, Kediri, dan Tulungagung) itu menilai kondisi perekonomian ke depan diproyeksikan semakin berat yang secara otomatis akan menyebabkan gelombang PHK.

Jika terjadi lonjakan PHK secara masif, Pulung memperingatkan bahwa ketahanan pengelolaan dana pada program JKP akan terancam. Data OJK, menurutnya, bukan sekadar laporan biasa. "Tetapi, mestinya dapat dibaca sebagai warning kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif," tegas Pulung. Ia mendesak adanya kebijakan komprehensif untuk memperkuat pasar kerja dan melindungi pekerja dari dampak PHK massal di tengah tekanan ekonomi global.