Anggota DPR Minta Harga Tiket Pesawat Seimbang dengan Daya Beli

Komisi V DPR RI menyoroti kebijakan fuel surcharge di tengah potensi kenaikan harga avtur yang dapat berdampak pada biaya operasional maskapai penerbangan. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan menilai pemerintah tidak boleh membiarkan seluruh beban kenaikan tersebut langsung dialihkan kepada masyarakat melalui kenaikan harga tiket pesawat. Komisi V DPR RI sendiri membidangi sektor infrastruktur dan perhubungan, termasuk transportasi darat, laut, udara, pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi, serta pengawasan lembaga seperti BMKG dan Basarnas.

Politisi PDI Perjuangan itu mendorong Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan fuel surcharge. Menurutnya, kebijakan tersebut harus transparan, proporsional, dan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi dunia usaha. "Kalau memang ada kenaikan biaya operasional akibat harga avtur, pemerintah harus memastikan hitungannya terbuka. Jangan sampai fuel surcharge ini justru menjadi ruang bagi kenaikan," tegasnya.

Ia juga meminta Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan terhadap maskapai penerbangan. Ia menegaskan, penerapan tarif tambahan bahan bakar harus diawasi agar tidak menjadi alasan bagi maskapai untuk menaikkan tarif secara tidak wajar. "Jangan sampai setiap kali biaya operasional naik, masyarakat selalu menjadi pihak pertama yang menanggung bebannya. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri penerbangan dan kemampuan masyarakat," tegasnya.