Lokasi: Kuliner >>

IBC Usul Insentif EV Berbasis Komponen Baterai untuk Hilirisasi

Kuliner94432 Dilihat

RingkasanPemerintah menyiapkan skema insentif baru untuk kendaraan listrik dengan kuota masing-masing 100. 000 unit untuk mobil listrik dan motor listrik yang akan mulai berjalan pada Juni 2026....

IBC Usul Insentif EV Berbasis Komponen Baterai untuk Hilirisasi

Pemerintah menyiapkan skema insentif baru untuk kendaraan listrik dengan kuota masing-masing 100.000 unit untuk mobil listrik dan motor listrik yang akan mulai berjalan pada Juni 2026. Insentif ini mempertimbangkan penggunaan material berbasis nikel, sehingga produk dengan kandungan lokal lebih tinggi berpotensi mendapat porsi dukungan lebih besar. Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Aditya Farhan Arif menilai insentif sebaiknya tidak hanya diberikan di level kendaraan, tetapi juga menyasar industri baterai dan komponennya.

"Menurut saya kebijakan itu mungkin tidak harus di level mobilnya, tapi bisa juga di level baterainya. Makanya mungkin perusahaan baterai jadinya yang menerima, meskipun nanti in the end yang menikmati tetap konsumen," kata Aditya di acara Bincang-bincang Baterai di Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026). IBC melihat pendekatan tersebut akan memberikan dampak lebih luas terhadap penguatan industri dalam negeri karena rantai pasok baterai melibatkan banyak komponen yang dapat dilokalisasi. Aditya juga menjelaskan baterai kendaraan listrik, termasuk berbasis Nickel Manganese Cobalt (NMC), tidak hanya terdiri dari nikel, melainkan juga komponen lain seperti grafit, aluminium, dan tembaga yang memiliki porsi besar dalam struktur baterai.

"Baterai itu even yang NMC, komponen baterainya itu 23 persen itu grafit, 21 persen sekian itu nikelnya, aluminium 18 persen, copper itu 13 persen. Artinya ada banyak komponen-komponen sebetulnya bisa kita insentif localize," terangnya. Aditya mencontohkan, apabila produsen baterai menggunakan bahan baku lokal seperti aluminium sheet dari PT Indonesia Asahan Aluminium, maka produk tersebut bisa memperoleh tambahan insentif. Ia menambahkan, salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah adalah skema Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), namun TKDN tersebut dinilai perlu dihitung lebih mendalam hingga asal-usul material atau origin bahan bakunya. "Jadi TKDN-nya juga benar-benar TKDN yang sampai ke origin-nya, tidak hanya manufakturnya saja," ungkap Aditya.

Tags:

Artikel Terkait