Khawatir Ekspor CPO Satu Pintu Bikin Harga Sawit Ambruk

Kebijakan pemerintah yang mulai bertahap diterapkan pada 1 Juni 2026 mengancam langsung penghidupan 2,6 juta keluarga petani sawit swadaya. Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin menegaskan kebijakan tersebut membuat daya tawar atau harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari petani anjlok drastis. SPKS memahami tujuan pemerintah memperkuat kontrol nasional atas komoditas strategis hingga meningkatkan pengawasan penerimaan, namun menekankan bahwa setiap reformasi besar tata kelola tidak boleh merugikan petani. "Petani sawit swadaya tidak boleh menjadi penanggung risiko kebijakan," ucap Sabarudin.

SPKS mencatat setelah rencana kebijakan diumumkan, harga TBS sawit di sejumlah daerah turun rata-rata sekitar Rp1.000 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan ketidakpastian pasar akibat kebijakan yang belum jelas mekanismenya telah lebih dulu dibebankan kepada petani. Sabarudin menambahkan bahwa penurunan harga langsung dirasakan di lapangan tanpa adanya kejelasan skema transisi dari pemerintah.

SPKS mencatat empat risiko utama dari kebijakan tersebut. Pertama, risiko harga karena mekanisme penetapan harga internasional ke harga TBS bisa tidak transparan. Kedua, risiko monopsoni yang mengurangi persaingan antar pembeli CPO. Ketiga, risiko operasional akibat keterlambatan proses implementasi di tingkat petani. Keempat, risiko sosial dari potensi konflik lahan dan ketidakpastian usaha yang membebani 2,6 juta keluarga petani swadaya di Indonesia.