Ekonomi Tumbuh, Kesejahteraan Stagnan, Ancaman MIT Masih Nyata

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris menilai kesenjangan antara riset dan kebijakan menjadi hambatan terbesar pembangunan Indonesia. Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional “Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Menghadapi Middle-Income Trap” yang digelar pada Kamis (21/5/2026). “Salah satu hambatan terbesar pembangunan kita adalah gap antara riset dan kebijakan,” ujar Abdul Haris dalam keterangannya.

Abdul Haris menilai banyak kebijakan pemerintah dibuat tanpa landasan penelitian yang memadai, sementara hasil riset kampus sering kali hanya berakhir menjadi arsip tanpa diterapkan. Seminar yang dihadiri sekitar 300 peserta dari 44 kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi nasional itu disebut menjadi upaya mempertemukan dunia akademik dengan pengambil kebijakan. Wakil Rektor UI Bidang Riset dan Inovasi, Hamdi Muluk, mengatakan kampus memiliki tanggung jawab besar membantu pemerintah keluar dari middle-income trap. Dalam forum tersebut, akademisi Elwin Tobing dan Kiki Verico turut memaparkan praktik negara maju dalam membangun ekonomi berbasis inovasi dan pemberdayaan masyarakat.

Seminar ini juga dikaitkan dengan target besar pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam pidatonya, Kepala Negara menyoroti besarnya potensi kekayaan Indonesia. “Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujar Prabowo.