Pimpinan DPR Soroti Derita Guru Akibat Implementasi Daerah

Kurniasih, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, menilai masih terdapat kesenjangan lebar antara kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi nyata yang dihadapi para guru di daerah. "Pengelolaan guru ini rasanya memang perlu serius kita melakukan kajian dan rekomendasi agar derita teman-teman guru ini segera ada jawaban yang baik," ujar Kurniasih dalam rapat kerja bersama pemerintah.

Menurutnya, persoalan pendidikan nasional sebenarnya bukan terletak pada kebijakan yang dibuat pemerintah, melainkan lemahnya implementasi serta buruknya tata kelola di daerah. "Problem pendidikan kita itu sebenarnya tidak terletak di kebijakan. Kebijakannya sudah bagus, tapi selalu ada gap yang sangat lebar antara implementasi kebijakan dengan data, bahkan antara data dengan realitas di lapangan," katanya. Kurniasih menyoroti masih banyak persoalan guru yang belum terselesaikan, mulai dari distribusi tenaga pengajar, penempatan, hingga pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Dia menilai akar persoalan pendidikan nasional justru berada pada lemahnya pengawasan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah. Karena itu, Kurniasih meminta adanya kolaborasi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh kebijakan pengelolaan guru bisa berjalan efektif dan tepat sasaran. "Bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi untuk mengawal implementasi dari semua kebijakan yang ada. Karena akar masalahnya ujung-ujungnya memang di daerah," ujar Kurniasih. Politikus PKS itu berharap pembenahan tata kelola guru segera dilakukan agar persoalan yang selama ini membebani para tenaga pendidik tidak terus berulang.