Aturan Baru Cina Cegah Perusahaan Barat Lepas Ketergantungan

Cina memblokir akuisisi senilai USD2 miliar (Rp34 triliun) dari Meta atas perusahaan rintisan kecerdasan buatan (AI) Manus bulan lalu, mengirimkan sinyal tegas bahwa intervensi pemerintah Cina tetap berlaku meskipun kesepakatan disusun di luar perbatasan negara tersebut. Kantor pusat Manus di Singapura berakar kuat di Cina, sehingga Beijing memandang perusahaan itu sebagai aset strategis dalam persaingan AI global dan memblokir kesepakatan dengan alasan keamanan nasional.

Langkah tersebut diikuti pengenalan aturan baru Keamanan Industri dan Rantai Pasokan pada akhir April, yang memperkuat Cina untuk menghentikan raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) membeli teknologi kelas atas miliknya. Aturan ini memiliki dampak luas karena Beijing memperingatkan pemerintah dan perusahaan asing agar tidak melakukan decoupling. Pihak berwenang Cina kini dapat mengambil tindakan balasan terhadap perusahaan asing yang memindahkan pabrik ke negara lain seperti Vietnam atau India, atau menarik kembali produksi ke negara asal mereka. Perusahaan tersebut juga dapat dikenai denda dan masuk daftar hitam rantai pasokan jika mematuhi pembatasan ekspor atau sanksi dari AS dan Uni Eropa yang menargetkan entitas Cina.

"Hal ini dimaksudkan untuk menggagalkan langkah-langkah pengurangan risiko seperti yang diambil oleh Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, termasuk Jerman, untuk mengurangi ketergantungan pada Cina," kata Rebecca Arcesati, analis di Mercator Institute for China Studies (MERICS) kepada DW. Ketegangan perdagangan antara Cina dan Barat memanas selama bertahun-tahun, tetapi tarif perdagangan agresif dari Presiden AS Donald Trump terhadap barang-barang Cina pada 2025 secara signifikan mempercepat pergeseran globalisasi menuju sistem perdagangan global yang lebih terpecah-pecah dan terbagi dalam blok-blok.