BPK Diabaikan, Romli Pertanyakan Jaksa dan Hakim Hitung Kerugian Negara

Romli mengkritik keras inkonsistensi pelaksanaan UUD 1945 dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (18/3/2025). RDPU tersebut membahas Peninjauan Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam paparannya, Romli menyinggung kasus yang menyeret Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai contoh kondisi birokrasi dan penegakan hukum yang membingungkan.

Romli mempertanyakan konsistensi pelaksanaan UUD 1945, terutama terkait posisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan menghitung kerugian negara. "Jadi kesimpulan saya gini, UUD 1945 itu konsisten enggak tahu. Buktinya," ujar Romli. Menurutnya, alasan teknis tidak tepat dijadikan dasar untuk memperluas kewenangan lembaga lain dalam menghitung kerugian negara. "Kan naif tuh namanya. Mestinya kalau teknis tidak bisa, kepala," tegasnya. Romli juga mengkritik kurikulum fakultas hukum yang tidak mengajarkan akuntansi, sehingga aparat penegak hukum kesulitan menghitung kerugian negara.

Romli turut mengkritik kondisi regulasi pascareformasi yang semakin tidak terarah. Dia menyebut birokrasi kini cenderung takut mengambil keputusan, lalu menyinggung kasus yang dikaitkan dengan Nadiem dan Tom Lembong. "Aneh, saya kadang-kadang berpikir kok lama-lama enggak karu-karuan undang-undang kita. Tahun 1999 katanya hebat dulu reformasi semangat, nyatanya enggak hebat-hebat juga. Birokrasi tidak pernah mau mengambil keputusan seperti Nadiem, seperti Lembong, gimana ini," ujarnya. Kritik ini menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem hukum dan birokrasi di Indonesia.