Pembekalan LPDP untuk TNI: Relevan bagi Akademik?

Penerima beasiswa LPDP 2026 menjalani pembekalan unik di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada 4-9 Mei 2026, termasuk bangun pukul 04.00 pagi, tinggal di tenda berisi 20 orang, dan pembatasan penggunaan telepon genggam. Program Persiapan Keberangkatan (PK) bagi awardee LPDP tahun ini menghadirkan pola pembekalan berbeda dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk calon mahasiswa magister dan doktor sebelum studi di dalam maupun luar negeri. Pemerintah menyebut pelibatan TNI bertujuan membangun karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan, namun pendekatan berbasis kedisiplinan ala militer ini memicu perdebatan tentang relevansinya dalam ruang pendidikan akademik.

Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, M. Lukmanul Hakim, menyatakan kegiatan outdoor dalam pembekalan dirancang melatih kedisiplinan, kerja sama, ketangguhan, komunikasi, dan adaptasi peserta menghadapi tantangan studi. "Materi disampaikan oleh narasumber sesuai kompetensi yang dibutuhkan dalam pembekalan,” kata Lukmanul kepada Detik (05/05). Ia menambahkan program Persiapan Keberangkatan (PK) bertujuan memastikan kesiapan penerima beasiswa secara akademik dan nonakademik sebelum studi, namun pengamat pendidikan dan kelompok masyarakat sipil mempertanyakan urgensi pelibatan unsur militer dalam pembekalan calon mahasiswa.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai tidak ada urgensi mendasar bagi LPDP menggandeng TNI dalam pembekalan awardee. "Mahasiswa yang lolos seleksi LPDP adalah aset intelektual, bukan calon prajurit. Kedisiplinan mahasiswa seharusnya dibangun melalui etika akademik dan integritas riset, bukan melalui pendekatan fisik atau komando ala militer,” kata Ubaid kepada DW Indonesia. Ia menekankan pendidikan tinggi idealnya mengedepankan kebebasan berpikir dan nalar kritis, serta pelibatan militer di ruang pendidikan sipil berisiko menormalisasi pendekatan militeristik. "Jika dalihnya adalah nilai kebangsaan, apakah lembaga pendidikan kita sendiri dianggap tidak kompeten untuk mengajarkan nasionalisme? Ini seolah meremehkan peran akademisi dan institusi sipil dalam membangun karakter bangsa,” ujarnya.