Lokasi: Berita >>

Seleksi Mandiri UNS 2026 Dibuka, Tersedia 3 Jalur

Berita81 Dilihat

RingkasanPembayaran biaya pendaftaran Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret (UNS) dapat dilakukan melalui sejumlah bank, seperti Bank Mandiri, BTN, BNI, Bank Jateng, Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank DKI, Bank Jatim, atau Bank Muamalat dengan menggunakan Nomor Pendaftaran Seleksi Mandiri UNS. Seleksi ini akan dilaksanakan berdasarkan hasil ujian tulis yang diselenggarakan oleh Jalur Reguler UTBK....

Seleksi Mandiri UNS 2026 Dibuka,<strong></strong> Tersedia 3 Jalur

Pembayaran biaya pendaftaran Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret (UNS) dapat dilakukan melalui sejumlah bank, seperti Bank Mandiri, BTN, BNI, Bank Jateng, Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank DKI, Bank Jatim, atau Bank Muamalat dengan menggunakan Nomor Pendaftaran Seleksi Mandiri UNS.

Seleksi ini akan dilaksanakan berdasarkan hasil ujian tulis yang diselenggarakan oleh Jalur Reguler UTBK.

Pendaftaran Seleksi Mandiri UNS disediakan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tags:

Artikel Terkait

  • PM Jepang Pertimbang Anggaran Tambahan 3 Triliun Yen

    Berita

    Perdana Menteri Jepang, Takaichi, pada 18 Mei 2026 menyatakan pemerintah akan menyiapkan langkah pengurangan beban masyarakat, termasuk dukungan untuk tarif listrik dan gas. PM Takaichi menyebut pemerintah telah meminta pejabat untuk mempertimbangkan langkah pendanaan, termasuk kemungkinan penyusunan anggaran baru....

    Berita

    Baca Selengkapnya
  • Prakiraan Cuaca Papua Barat: Kaimana dan Fakfak Berawan Tebal

    Berita

    Atmosfer di sebagian besar wilayah kepala burung Papua didominasi kondisi langit berawan hingga berawan tebal pada akhir pekan ini, dengan peluang hujan ringan di beberapa titik strategis. Tingginya suplai uap air dan kelembapan udara lokal di sekitar perairan memicu dinamika cuaca tersebut....

    Berita

    Baca Selengkapnya
  • Bendahara Desa Serang Bawa Kabur Dana Rp1 M

    Berita

    Sejak diberlakukannya melalui Undang-Undang Desa pada tahun 2014, pemerintah mengalokasikan triliunan rupiah setiap tahun guna meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan warga desa. Namun di balik tujuan mulia tersebut, muncul persoalan serius yang menghambat efektivitas program, yakni kasus penyalahgunaan anggaran desa terus ditemukan di berbagai daerah, mulai dari penggelapan dana hingga proyek fiktif....

    Berita

    Baca Selengkapnya