Lokasi: Pendidikan >>

Pendaftaran SM Fast Track UNNES Dibuka 1 Juni 2026

Pendidikan74476 Dilihat

RingkasanProgram percepatan studi ini menjadi salah satu jalur yang memungkinkan mahasiswa sarjana melanjutkan ke jenjang magister lebih cepat melalui sistem terintegrasi. Pendaftaran dilakukan secara online mulai 1 Juni - 4 Agustus 2026 pukul 15....

Pendaftaran SM Fast Track UNNES Dibuka 1 Juni 2026

Program percepatan studi ini menjadi salah satu jalur yang memungkinkan mahasiswa sarjana melanjutkan ke jenjang magister lebih cepat melalui sistem terintegrasi. Pendaftaran dilakukan secara online mulai 1 Juni - 4 Agustus 2026 pukul 15.00 WIB melalui laman resmi Selengkapnya. Berikut informasi terkait persyaratan, biaya, tata cara, hingga jadwal.

Untuk dapat mengikuti program ini, calon peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan berikut. Persyaratan tersebut mencakup dokumen akademik, seperti transkrip nilai dan surat rekomendasi, serta persyaratan administratif lainnya yang diumumkan secara resmi.

Calon peserta juga perlu memperhatikan batas waktu pendaftaran yang ketat, yaitu hingga 4 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut mengenai biaya dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi yang telah disediakan oleh penyelenggara program.

Tags:

Artikel Terkait

  • Ayah di Bandung Sekap Anak dan Ancam Bakar Rumah

    Pendidikan

    Seorang pria diduga menyekap tiga anak kandungnya sendiri karena enggan bercerai dengan sang istri. Peristiwa ini menjadi sorotan bahwa anak-anak kerap menjadi korban dari pertengkaran rumah tangga orang tua....

    Pendidikan

    Baca Selengkapnya
  • Megawati dan Cak Imin Absen di Sidang Prabowo

    Pendidikan

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda utama penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Puan Maharani menyapa satu per satu tamu yang hadir di ruang sidang, termasuk deretan ketua umum partai politik (parpol), namun nama Megawati Soekarnoputri dan Abdul Muhaimin Iskandar tidak hadir secara langsung....

    Pendidikan

    Baca Selengkapnya
  • Dewan Pertahanan Nasional Dikhawatirkan Tumpang Tindih Kewenangan

    Pendidikan

    Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dinilai memiliki kewenangan terlalu luas namun minim mekanisme pengawasan publik, sehingga berpotensi mencederai prinsip demokrasi dan supremasi sipil serta tumpang tindih kewenangan dengan institusi lain yang sudah eksis sebelumnya. Hal tersebut terungkap dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) dengan tema 'Menggugat Kewenangan DPN' di Jakarta pada Kamis (13/2)....

    Pendidikan

    Baca Selengkapnya