Lokasi: Hikmah >>

Syarat Daftar Mandiri Jalur Kemitraan UNS 2026

Hikmah5784 Dilihat

RingkasanSeleksi Mandiri UNS 2026 dibagi menjadi tiga kelompok jalur masuk, termasuk Jalur Kemitraan yang melibatkan kerja sama dengan Mitra Strategis dan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNS. Jalur ini menjadi bentuk kolaborasi UNS dengan berbagai pihak untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi....

Syarat Daftar Mandiri Jalur Kemitraan UNS 2026

Seleksi Mandiri UNS 2026 dibagi menjadi tiga kelompok jalur masuk, termasuk Jalur Kemitraan yang melibatkan kerja sama dengan Mitra Strategis dan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNS. Jalur ini menjadi bentuk kolaborasi UNS dengan berbagai pihak untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi.

Seleksi Mandiri UNS Jalur Kemitraan terdiri atas dua subjalur, dengan pembayaran dilakukan melalui Bank Mandiri, BTN, BNI, Bank Jateng, Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank DKI, Bank Jatim, atau Bank Muamalat menggunakan Nomor Pendaftaran Seleksi Mandiri UNS. Panitia menegaskan bahwa biaya pendaftaran yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Jalur Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan dibuka untuk calon peserta yang memenuhi syarat umum, termasuk program studi yang hanya menerima mahasiswa dengan syarat tinggi badan tertentu. Setiap peserta bebas memilih program studi program sarjana atau program diploma.

Tags:

Artikel Terkait

  • Baruna Elpamas Meriahkan Konser Mahabbah Allah Pakem 9

    Hikmah

    Konser yang menghadirkan karya-karya Mbah Syaiful Umar dari Salatiga tidak hanya menjadi panggung hiburan, tetapi juga membawa pesan refleksi dan ajakan untuk kembali memperbaiki diri. Mbah Syaiful Umar menjelaskan bahwa konser ini lahir dari kegelisahan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat....

    Hikmah

    Baca Selengkapnya
  • Menlu Kecam Tentara Israel Paksa 9 WNI Sujud Tangan Terikat

    Hikmah

    Menteri Luar Negeri RI menyampaikan kecaman keras atas tindakan intimidasi dan degradasi kemanusiaan terhadap warga sipil yang menjalankan misi bantuan, yang dinilai telah mencederai konvensi internasional di wilayah konflik. "Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan, tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi," ujar Menlu....

    Hikmah

    Baca Selengkapnya
  • Dewan Pertahanan Nasional Dikhawatirkan Tumpang Tindih Kewenangan

    Hikmah

    Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dinilai memiliki kewenangan terlalu luas namun minim mekanisme pengawasan publik, sehingga berpotensi mencederai prinsip demokrasi dan supremasi sipil serta tumpang tindih kewenangan dengan institusi lain yang sudah eksis sebelumnya. Hal tersebut terungkap dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) dengan tema 'Menggugat Kewenangan DPN' di Jakarta pada Kamis (13/2)....

    Hikmah

    Baca Selengkapnya