Lokasi: Berita >>
KKP Buka PENTARU 2026, Ini Daftar Sekolah dan Syarat
Berita43884 Dilihat
RingkasanKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi meluncurkan Penerimaan Peserta Didik (Pentaru) 2026 pada Selasa (12/5) di Kantor Pusat KKP. Peluncuran program ini dilakukan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan....
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/KKP-Resmi-Buka-PENTARU-2026.jpg)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi meluncurkan Penerimaan Peserta Didik (Pentaru) 2026 pada Selasa (12/5) di Kantor Pusat KKP. Peluncuran program ini dilakukan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan.
KKP merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang tersebut. Terdapat beberapa jalur penerimaan, mulai dari jalur khusus hingga jalur umum dan mandiri, dengan fokus utama pada anak pelaku usaha dan pendukung sektor kelautan dan perikanan. Adapun kuota penerimaan dibagi berdasarkan jalur pendidikan, termasuk skema 100 persen jalur khusus pada satuan tertentu serta 80 persen umum dan 20 persen jalur khusus di unit PK-BLU, dikutip dari Instagram resmi KKP.
Dalam sambutannya, Nyoman Radiarta menegaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan sangat bergantung pada kualitas SDM. Menurutnya, transformasi menuju sektor yang maju dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui pendidikan vokasi yang mampu melahirkan generasi unggul, adaptif, dan berintegritas. “Melalui Pentaru 2026, kita tidak hanya membuka proses penerimaan peserta didik, tetapi juga menyiapkan generasi baru pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang akan menjadi penggerak utama ekonomi biru di masa depan. Para peserta didik yang akan bergabung adalah calon-calon profesional yang diharapkan mampu menjawab tantangan zaman serta membawa inovasi bagi kemajuan sektor ini,” ujarnya.
KKP memiliki sejumlah kampus vokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) di beberapa daerah, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan (Akom KP), serta Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM). Kampus-kampus ini menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi yang menyiapkan tenaga ahli di bidang teknologi kelautan, perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil laut, hingga manajemen usaha perikanan modern.
Tags:
Bagikan: Silakan bagikan artikel ini, harap sertakan sumber "Portal Berita Terkini Indonesia"。http://singaporeindustryscholarship.sg/html/cabvnpbmd.html
Artikel Terkait
Tim Cook Pastikan Ikut Kunjungan Trump ke China
BeritaPresiden Donald Trump dijadwalkan meninggalkan Washington pada 12 Mei 2026 dan akan bertemu dengan presiden sementara, demikian laporan 9to5Mac pada 11 Mei 2026 yang mengutip The New York Times. CEO Cisco Chuck Robbins sebelumnya masuk daftar awal delegasi, tetapi perusahaan menyatakan ia tidak dapat hadir....
【Berita】
Baca SelengkapnyaChina vs AS: Perbandingan Mitra Dagang Terbanyak
BeritaPersaingan perdagangan global antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin sengit dengan kedua negara berlomba memperluas jaringan mitra dagang ke berbagai kawasan dunia, mulai dari Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika Latin. Di tengah ketegangan geopolitik dan perang tarif yang kerap memanas, muncul pertanyaan besar mengenai negara mana yang sebenarnya lebih banyak menjalin hubungan dagang dengan negara lain....
【Berita】
Baca SelengkapnyaSenat AS Tolak Rencana Trump Remodel Ballroom Putih
BeritaSenat Amerika Serikat menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan Partai Republik yang mengalokasikan dana 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17,66 triliun) untuk Dinas Rahasia (Secret Service) guna mendanai proyek pembangunan ruang dansa yang diusulkan Presiden Donald Trump. Penasihat Hukum Senat AS, Elizabeth MacDonough, pada hari Sabtu menyatakan RUU anggaran tersebut harus ditulis ulang karena bermasalah dengan wewenang atau jurisdiksi komite....
【Berita】
Baca Selengkapnya
Artikel Populer
- Inter Milan dan PSG Juara, Man City Tekuk Arsenal
- Aktris Iran Golshifteh Farahani Diduga Terkait Tamparan ke Macron
- Republika Tolak Kriminalisasi Dua Jurnalis Ditahan Israel
- Drone Hizbullah Hambat 70 Persen Serangan Israel di Lebanon
- Samsung Galaxy S26 Ultra Pecahkan Rekor Charging Android
- Kontroversi Kunjungan Netanyahu ke UEA dan Pebisnis China Zhou Qunfei
Artikel Terbaru
Spotify Luncurkan Party of the Years di Ultah ke-20
Elon Musk dan 17 Bos AS Temui Xi Jinping di China
Harga Minyak Melonjak Usai Serangan Drone di UEA
Elite Bisnis AS Ikut Trump Temui Xi Jinping
Pre-Order MacBook Neo Indonesia Dibuka 15 Mei 2026
Netanyahu Sebut Mojtaba Hidup, Akui AS-Israel Keliru Prediksi Selat Hormuz
Tautan Sahabat
- KKR Paskah Soroti Krisis Moral, Dorong Pemuda Agen Perubahan
- Polisi Ungkap Motif Penyekapan di Showroom Cakung karena Utang Cicilan
- 3 Insiden Penyerangan Usai Persija Vs Persib, Pemain Terluka
- Libur Panjang, 10 Ribu Pengunjung Padati TMII Kamis Siang
- Long Weekend, Monas Magnet Warga untuk Piknik dan Edukasi
- Remaja Bekasi Dikeroyok Salah Sasaran, Pelaku Masih Buron
- Toyota Avanza Terbakar di Tol Jagorawi Akibat Korsleting
- Kadin Jaktim Anta Ginting Dorong Pengusaha Lokal Jadi Pilar Ekonomi
- TAUD Serahkan CCTV ke Polda, 16 Orang Terlibat Penyiraman Andrie
- Libur Panjang, Wisatawan Bali Ajak Kerabat ke TMII