Nasabah PD BKK Klaten Adukan Dana Tak Cair ke DPR

Nasabah PD BKK Weleri meminta bantuan DPR RI untuk memperjuangkan hak mereka atas dana tabungan yang terblokir setelah penutupan bank tersebut. Permasalahan bermula saat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kendal mengambil langkah penutupan operasional bank milik daerah itu. Penutupan tersebut diduga dilakukan tanpa sosialisasi memadai kepada para nasabah, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Akibatnya, masyarakat yang menyimpan dana dalam bentuk tabungan maupun deposito kesulitan menarik uang mereka dari PD BKK Weleri. Menurut Edy, perwakilan nasabah, meski operasional bank dinyatakan tutup, pihak PD BKK Weleri seharusnya tetap memberikan akses atau solusi bagi nasabah untuk mencairkan dana mereka. Kondisi ini dinilai melanggar hak-hak dasar nasabah sebagai konsumen jasa keuangan.

"Mereka minta negara bertanggung jawab atas uang-uang yang mereka sudah tabung kepada negara. Mau percaya kepada siapa lagi kalau enggak percaya kepada negara?" ucap Tandra, kuasa hukum nasabah, saat menyampaikan aspirasi di gedung DPR RI. Para nasabah berharap DPR dapat mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah ini dan memulihkan akses terhadap dana mereka yang telah ditabung di PD BKK Weleri.