Pembubaran Film 'Pesta Babi' Dinilai Tutupi Ketidakadilan Papua

Polemik pembubaran dan pelarangan pemutaran film kembali mencuat di Indonesia. Wakil Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang Bidang Indonesia Timur,Natan Kuwan, memberikan respons tegas terkait insiden tersebut. Pemuda Bulan Bintang merupakan organisasi kepemudaan (OKP) nasional yang berstatus sebagai sayap kepemudaan resmi dari Partai Bulan Bintang. Natan Kuwan menegaskan bahwa oknum yang membubarkan pemutaran film harus diperiksa secara hukum.

"Oknum yang bubarkan film ini harus diperiksa. Apa motif, kewenangan bahkan kepentingan dia melakukan pembubaran. Hal ini merugikan pemerintahan Pak Presiden," ujar Natan Kuwan. Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan juga angkat bicara. Menurut Yusril, pola pembubaran atau penghentian nobar film tersebut menunjukkan bahwa tindakan itu bukan merupakan arahan pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat.

Koalisi Masyarakat Sipil sebelumnya menyoroti tindakan aparat yang dianggap melanggar kebebasan berekspresi. Koalisi menilai pelarangan tersebut merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi warga yang dijamin konstitusi. Koalisi tersebut terdiri dari Centra Initiative, IMPARSIAL, Raksha Initiative, DeJure, Indonesia Risk Center (IRC), dan Human Rights Working Group. Dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews dari perwakilan IRC, Julius Ibrani, koalisi menyebut bahwa insiden ini harus menjadi perhatian serius bagi penegakan hukum di Indonesia.