Rupiah Melemah Bukan Strategi Negara Maju, Kata Rhenald

Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali menegaskan bahwa pandangan yang menyebut pelemahan rupiah menguntungkan ekspor Indonesia adalah keliru dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap teori ekonomi. Menurutnya, pandangan tersebut keliru karena melihat ekonomi secara sepotong-sepotong dan mengabaikan kondisi fundamental Indonesia yang berbeda dengan China, Jepang, maupun Korea Selatan saat membangun kekuatan ekspor mereka. “Ini kelihatan sekali enggak ngerti teori ekonomi, enggak ngerti bagaimana ekonomi bekerja. Ekonomi bekerja sebagai suatu kesatuan,” kata Rhenald dalam pernyataannya yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya @rhenald.kasali, Kamis (21/5/2026).

Pernyataan itu muncul sebagai respons terhadap cuplikan video influencer yang menyebut rupiah lemah justru menguntungkan Indonesia karena membuat produk ekspor lebih murah dan kompetitif di pasar global. Namun, Rhenald menilai logika tersebut tidak bisa diterapkan mentah-mentah pada kondisi Indonesia saat ini. Ia menyoroti langkah Bank Indonesia yang justru terus menggelontorkan devisa untuk menjaga rupiah agar tidak jatuh lebih dalam terhadap dolar AS. Menurut dia, sejak Desember hingga sekarang, BI diperkirakan telah menghabiskan sekitar 10 miliar dolar AS atau setara Rp170 triliun untuk intervensi pasar valuta asing. “Kalau memang pelemahan rupiah itu strategi, kenapa bank sentral harus menahan terus? Itu bertentangan,” terang guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini.

Rhenald menggambarkan bagaimana rupiah sempat menyentuh level Rp16.800 per dolar AS pada akhir pekan, lalu ditahan kembali ke kisaran Rp16.600 melalui intervensi BI. Namun, tekanan kembali muncul hingga kurs menembus Rp17.000 per dolar AS. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah dan bank sentral justru berupaya keras menahan pelemahan rupiah, bukan sengaja membiarkannya demi strategi ekspor. Ia juga menyinggung pernyataan pejabat pemerintah, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan pihak terkait lainnya yang dinilai perlu memahami kondisi fundamental ekonomi nasional secara lebih komprehensif.