Demo Massa Desak Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Mundur

Sekitar 600 orang peserta aksi Gerakan 215 mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat serta membawa mobil komando. Setibanya di lokasi, massa beristirahat dan melaksanakan salat sebelum melanjutkan orasi politik di depan kantor gubernur. Koordinator Aliansi Peduli Masyarakat Kaltim (APMK), Erly Sopiansyah, menegaskan aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi biasa melainkan bentuk pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Pihak APMK mengklaim telah menyerahkan puluhan halaman dokumen dugaan penyimpangan kebijakan dan penggunaan APBD Pemprov Kaltim ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. "Tadi pagi di Kejati Kaltim, kami sudah menyerahkan semua data yang kami rangkum terkait permasalahan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim yang berkaitan dengan Pak Gubernur. Total ada sekitar 36 halaman dokumen yang kami serahkan," ujar Erly. Dokumen tersebut memuat sejumlah dugaan persoalan anggaran yang menjadi sorotan publik, termasuk rehabilitasi rumah dinas gubernur, pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, serta anggaran yang dinilai tidak transparan kepada masyarakat.

Selain itu, APMK juga menyoroti dugaan praktik dinasti politik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. "Dugaan kami, ada adik dari Gubernur Kaltim yang turut mengatur beberapa proyek besar dan strategis di daerah," ungkap Erly. Dalam aksinya, massa menyampaikan dua tuntutan utama kepada Gubernur Kaltim terkait transparansi anggaran dan penghentian praktik nepotisme di pemerintahan daerah.