Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal di Selat Hormuz

Otoritas maritim Iran menerbitkan kebijakan baru yang mewajibkan setiap kapal untuk berkoordinasi dan mendapatkan izin resmi sebelum melintasi Selat Hormuz, jalur pengiriman minyak tersibuk di dunia yang mengangkut sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) global. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada Rabu (20/5/2026), otoritas tersebut merinci batasan pengelolaan dan pemantauan di zona yang membentang dari Kuh-e Mubarak, serta menerbitkan peta yang menggambarkan wilayah baru yang ditetapkan.

Ketegangan meningkat setelah Presiden AS Donald Trump memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu pada 8 April 2026 melalui mediasi Pakistan, namun pembicaraan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan permanen. Trump tetap memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal yang berlayar ke atau dari pelabuhan Iran melalui jalur air strategis tersebut, memicu respons langsung dari Teheran. Dua kapal tanker super Tiongkok diketahui telah membawa 4 juta barel minyak mentah Timur Tengah keluar dari wilayah tersebut sebelum kebijakan baru diterapkan.

Kapal tanker minyak mentah super besar (VLCC) berbendera Tiongkok, Yuan Gui Yang, memuat 2 juta barel minyak mentah Basrah Irak pada 27 Februari 2026, sehari sebelum perang antara AS dan Israel meletus di kawasan tersebut. Kebijakan baru Iran ini dipandang sebagai upaya memperkuat kendali atas Selat Hormuz, yang menjadi titik rawan konflik global mengingat ketergantungan dunia pada pasokan energi dari Timur Tengah.