KPK Sebut Program MBG Tanpa Blueprint Komprehensif

Program strategis nasional yang diluncurkan sejak Januari 2025 ini didukung alokasi anggaran sangat besar yang melonjak dari Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun. Aminudin menyoroti kekeliruan dalam penentuan indikator keberhasilan program yang saat ini hanya bertumpu pada aspek kuantitas atau jumlah penerima manfaat semata, bukan pada dampak nyata perbaikan gizi masyarakat. Besarnya skala program dan anggaran tersebut dinilai belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, serta mekanisme pengawasan yang memadai sehingga memicu risiko akuntabilitas tinggi serta potensi tindak pidana korupsi.

Menurut Aminudin, indikator kuantitatif tersebut tidak sejalan dengan visi awal Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki program ini sebagai solusi fundamental untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting di Indonesia. Sasaran utama program seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita kurang gizi, serta peserta didik tingkat SD dan SMP seharusnya mendapatkan asupan gizi seimbang demi mencetak generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Pemenuhan gizi ini sangat krusial terutama bagi ibu menyusui agar produksi ASI cukup serta bagi balita pada 1.000 hari pertama kehidupan agar perkembangan fisik dan mental berjalan maksimal.

Ketiadaan tolok ukur keberhasilan yang jelas berimplikasi langsung pada rapuhnya sistem pertanggungjawaban program. Aminudin menegaskan bahwa tanpa indikator dampak yang dapat diverifikasi secara objektif, publik maupun lembaga pengawas akan kesulitan menilai apakah anggaran ratusan triliun tersebut benar-benar efektif atau tidak. "Dampaknya apa? Akuntabilitas program sangat lemah karena tidak ada tolok ukur keberhasilan yang dapat diverifikasi oleh publik termasuk oleh," ujar Aminudin.